Terkait Kericuhan Saat Paripurna Ini Penjelasan Ketua DPRD Kota Tual

Tual, MalukuPost.com – Ketua DPRD (DPRD) Kota Tual Hassan Syarifuddin Borut akhirnya angkat bicara terkait kericuhan yang terjadi saat Paripurna.

Kepada awak media di Tual, Kamis (7/7/2022), Borut mengakui adanya insiden saat paripurna pembahasan LPJ Pelaksanaan APBD Kota Tual Tahun 2021.

Borut mengungkapkan, inisiden ini berawal sejak rapat rencana rolling posisi anggota DPRD, karena di dalam tata tertib (tatib) dijelaskan bahwa dua tahun enam bulan itu bisa dilakukan rolling.

“Pada pasal 63 (tatib) ayat 6 menyebutkan masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi selama dua tahun enam bulan. Disitulah kita adu argumentasi, masing-masing berpendapat sesuai tatib dengan interpretasi masing-masing,” ungkapnya.

Roling posisi anggota DPRD yang dimaksudkan yakni ada rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Berangkat dari pelaksanaan rapat itulah muncul dinamika di internal DPRD. Semua mekanisme akan kita tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika nantinya ada kebuntuan maka jalan terakhir yakni dilakukan konsultasi ke pemerintah provinsi maupun diatasnya,” kata Borut.

Terkait dengan tatib yang dipersoalkan, politisi PKS ini menegaskaan bahwa semua pembahasan di DPRD Kota Tual ini mengacu pada tatib, hanya saja interpretasi setiap anggota itu berbeda-beda.

“Didalam tatib itu dijelaskan bahwa tugas pimpinan yakni memimpin rapat dan menyimpulkan hasil pertemuan, dan semua mekanisme itu telah kami laksanakan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, akibat aksi penolakan Ketua dan Anggota Fraksi Indonesia Maju yang merupakan gabungan daari parpol PDI Perjuangaan, PPP, Gerindra dan Nasdem), berujung pada pengrusakan sejumlah fasilitas (microphone dan meja) dalam ruang rapat tersebut.

“Untuk fasilitas yang rusak akibat insiden tersebut kami sudah meminta pihak sekretariat untuk menginventarisir semua kerusakan yang timbul. Ini hanya persoalan internal DPRD,” bebernya.

Borut mengakui, jika konflik internal ini terus berkepanjangan maka akan berpengaruh pada APBD Kota Tual Tahun 2023.

“Saya selaku pimpinan sidang, ini hanya persoalan internal dan nanti dibicarakan. Saat ini kita semua berdinamika dan tentunya semua mengacu pada peraturan perundang-udangan terutama tatib DPRD Kota Tual,” pungkasnya.

Pos terkait