Langgur, MalukuPost.com – Demonstrasi damai digelar di Maluku Tenggara (Malra) oleh Aliansi Pemerhati Pembangunan Maluku Tenggara (APPMT).
Pantauan Malukupost.com, aksi tersebut digelar pada tiga titik yakni Polres, Kejaksaan dan kantor DPRD Malra, Kamis (19/2/2021).
Koordinator lapangan (korlap) aksi Triko Notanubun mengatakan, aksi tersebut menyangkut seruan moral dan niat mereka mengawal seluruh proses pembangunan di Malra.
“Kami minta para penegak hukum serta wakil rakyat di gedung parlemen untuk menindak lanjuti tuntutan kami yakni kejelasan tentang sejumlah proyek yang diduga mangkrak dan belum tuntas hingga ada kejelasan,” katanya.
Dijelaskannya, siapa saja berhak untuk menyampakan aspirasinya disini selagi memenui prosedur, tatacara dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang.
“Perlu kami sampaikan dalam konteks ini kami tidak memvonis siapapun disini. Bagi saya, ada persepsi atau penafsiran terhadap aksi kami, atau ada yang berpikir dan memelintir ke hal politik, silahkan saja, tapi kami berangkat dengan satu niat yakni demi rakyat di daerah ini. Pada prinsipnya kami mendorong untuk seluruh proses pembangunan yang ada di Malra dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.
Notanubun menyatakan pihaknya akan tetap mendukung DPRD Malra dalam mengawal proses pembangunan di Malra.
“Saya mau menyampaikan juga bahwa keberhasilan pembangunan Malra saat ini juga tidak terlepas dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Sistem yang kita anut adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Bupatinya boleh berganti tapi sistemnya tetap sampai selamanya,” tandasnya.
Sementara itu, penanggung jawab aksi, Lopianus Yonias Ngabalin mengungkapkan pihaknya menyampaikan aksi demo dan laporan kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian guna adanya kejelasan terhadap tiga proyek yakni pembangunan pasar moderen Langgur, pembangunan Masjid Al – Mujahirin Ohoijang Pemda, dan pembangunan ruang kerja anggota dan pimpinan DPRD Malra.
Dirinya mengakui aksi yang dilakukan APPMT terhadap tiga proyek dimaksud pihaknya juga telah memasukkan pernyataan sikap baik di Polres maupun Kejaksaan (dokumen lengkap dengan perincian proyek tersebut).
