Ambon, MalukuPost.com – Dalam rangka membangun sinergi untuk kelancaran operasional hulu migas, Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) melaksanakan roadshow kelembagaan ke Pemerintah Provinsi Maluku dan Provinsi Papua Barat.
Provinsi Maluku
Di Provinsi Maluku, Tim SKK Migas Pamalu menyambangi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang diterima langsung oleh Bupati setempat, Abdul Mukti Keliobas, Senin (04/10/2021).
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku, Subagyo, didampingi oleh Field Manager KKKS Citic Seram Energy Ltd, Baigas, Field Operation Superintendent Kalrez Petroleum (Seram) Ltd, Eddy Mudjiono, dan Operation Specialist Balam Energy Pte Ltd, Devry Setyadi untuk menyampaikan update perkembangan masing-masing KKKS.
Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas menyampaikan pemerintah daerah memberikan dukungan untuk kelancaran kegiatan hulu migas di daerahnya, dan berharap rencana kegiatan seismik yang akan dilakukan oleh KKKS Balam Energy Pte Ltd dapat menemukan potensi reservoir hidrokarbon.
“Sehingga pemanfaatan sumber daya tersebut ke depan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Dari Kabupaten SBT, Tim SKK migas melanjutkan Roadshow ke Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), yang diterima langsung oleh Bupati setempat, Tuasikal Abua, Selasa (05/10/2021).
Bupati Malteng, Tuasikal Abua menyampaikan harapan Pemerintah daerah untuk pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam kegiatan hulu migas. Selain itu telah adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam penetapan kerjasama pengunaan gas antara KKKS Citic Seram Energy Ltd dengan BUMD MEA Propinsi Maluku.
“Penyerapan gas dari Sumur Lofin dapat memenuhi kebutuhan Listrik di kabupaten Maluku Tengah,” ujarnya.
Kunjungan SKK Migas Pamalu di Provinsi Maluku, diakhiri dengan pelaksanaan Forum Koordinasi Stakeholder Hulu Migas Wilayah Maluku Tahun 2021. Kamis (7/10/2021).
Penasehat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Teritorial Mayjend TNI (Purn) Nono Suharsono saat membuka kegiatan Forum Koordinasi Stakeholder wilayah Maluku menyatakan industri hulu migas memiliki kontribusi bagi pendapatan negara dan pendapatan daerah.
“Pemerintah, melalui SKK Migas memiliki visi dan target untuk mewujudkan produksi nasional 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di tahun 2030 untuk kemandirian energy,”ucapnya.
Nono menambahkan, sinergitas dan kolaborasi bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi dan masyarakat dapat mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mengamankan Objek Vital Nasional (Obvitnas).
“Agar dukungan terhadap kegiatan ekplorasi sumur baru berupa kemudahkan perizinan di daerah, jaminan keamanan, kenyamanan berinvestasi, tentu untuk kelancaran kegiatan operasional hulu migas di Wilayah Maluku,” imbuhnya.
Wakil Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Maluku, AKBP Raja Arthur Lumongga, menyatakan komitmen untuk tetap menjaga keamanan wilayah kerja KKKS dan mencegah potensi konflik.
Hal senada disampaikan oleh Asisten Intelijen Pangkalan Utama Angkatan Laut IX, Kolonel Laut (KH) Fahyudi, yang menginformasikan bahwa telah dibangun beberapa pangkalan dan Pos Angkatan Laut (posal) di wilayah teritorial Maluku.
“Khusus untuk blok Masela, sedang dipersiapkan pengamanan teritorial khusus untuk mengamankan Obvitnas di wilayah perbatasan Indonesia – Australia”, ungkap Fahyudi.
Selaku moderator, Wakil Rektor I Pattimura Ambon, Fredy Leiwakabessy mengakhiri diskusi dengan menyampaikan Unpatti juga turut mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Maluku dengan telah dibukanya jurusan sains seperti teknik geologi dan teknik perminyakan.
“Untuk meningkatkan kemampuan dan peluang masyarakat lokal berkarir di industri hulu migas,” pungkasnya.
Provinsi Papua Barat
Rangkaian roadshow kelembagaan di Papua Barat dilaksanakan dengan mengadakan Forum Koordinasi Stakeholder Hulu Migas, di Kabupaten Sorong, Jumat (08/10/2021).
Kepala Staf Komando Armada III Laksamana Pertama TNI, Yeheskel Katiandago menyatakan kegiatan forum seperti itu sangat baik untuk dilakukan oleh SKK Migas dan stakeholder di wilayah Papua dan Maluku baik secara formal maupun informal untuk mendiskusikan kendala/ persoalan yang terjadi di lapangan.
“Seperti perlindungan asset Hulu Migas dan masalah hak ulayat masyarakat adat yang berujung pada pemalangan fasilitas perusahan, serta memastikan bahwa kehadiran kegiatan Hulu Migas dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah kerja melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM),”bebernya.
Roadshow dilanjutkan ke Provinsi Papua Barat, Manokwari, Senin (11/10/2021)
Kepala Dinas ESDM Papua Barat, Yohan A. Tulus menyatakan pemerintah provinsi telah banyak membantu SKK Migas-KKKS dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi KKKS di lapangan, dan menyampaikan harapan terkait pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam kegiatan hulu migas.
Sementara itu, Kepala Staf Komando Daerah Militer XVIII / Kasuari, BrigJend TNI. Djoko Handoko, SE., MM menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan program sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman dan juga mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mampu beradaptasi dengan mendukung kegiatan hulu migas di wilayah Papua Barat.
Dalam Acara tersebut, dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada Polda Papua Barat, yang diterima oleh Dirpam Obvit Polda Papua Barat, Kombes Hady Wirnano dan disaksikan oleh para pimpinan manajemen KKKS Wilayah Papua Barat.
“Ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dan kepedulian perusahaan dalam mendukung Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Papua Barat dan Polres-Polres wilayah operasi hulu migas dalam merealisasikan program Pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19,” jelas Kepala Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku, Subagyo.
Sementara itu, Dirpam Obvit Polda Papua Barat, Kombes Pol. Hady Winarno. S.I.K, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya Polda Papua Barat dalam membantu masyarakat yang berkekurangan dalam masa pandemi khususnya masyarakat yang ada di wilayah Polda Papua Barat dan di area kegiatan hulu migas.
“Dalam kondisi Covid-19, masyarakat sangat membutuhkan dukungan ekonomi, Polda Papua Barat menyampaikan terima kasih kepada SKK Migas KKKS Wilayah Papua Barat, atas bantuan sosial (Bama) kepada masyarakat di 4 wilayah Polres Sorong, Polres Manokwari, Polres Bintuni dan Polres Fak-Fak” ungkap Winarno.
Selanjutnya paket bantuan sejumlah 1050 ini menjadi tangung jawab Polres dan akan didistribusikan bersama oleh Polda Papua Barat, Polres Sorong dan KKKS di wilayah tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.
