Dobo MalukuPost.com – Bupati Kepulauan Aru dr Johan Gonga menyatakan pembangunan pada tahun 2020-2021 dihadapkan dengan tantangan yang berat, yaitu adanya pandemi COVID-19, hal itu menyebabkan perekonomian Indonesia termasuk Kabupaten Kepulauan Aru mengalami kontraksi, begitu pula angka kemiskinan mengalami peningkatan.
“Sekarang, kita ada dalam kondisi recovery, pemulihan ekonomi dan akan terus kita upayakan. Namun yang terbaru kita juga dihadapkan dengan tantangan untuk mengendalikan kemungkinan kenaikan angka inflasi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM” ujarnya di Dobo, Selasa (04/10/2022) saat membuka kegiatan rapat koordinasi (Rakor) pendataan awal Regsosek dan Pencanangan Desa Cantik Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022.
Menurut Gonga, jika terjadi inflasi atau kenaikan harga barang yang terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka akan berpeluang meningkatkan angka kemiskinan.
“Upaya perlindungan sosial, terus dilakukan secara berkesinambungan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten. Hal ini perlu diperkuat, disatupadukan, dan disempumakan agar benar-benar efektif mencapai tujuan dan sasaran,” ungkapnya.
Dijelaskan Gonga, Regsosek merupakan salah satu pilar utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai goncangan ekonomi, kesehatan, sosial, maupun alam. Regsosek juga merupakan titik awal utama dalam perjalanan panjang kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
“Bapak presiden di sidang MPR-DPR RI, tanggal 16 Agustus 2022 lalu, telah mengamanatkan agar melaksanakan Regsosek. Ini menunjukkan betapa urgentnya Regsosek, dan BPS telah dipercayakan untuk melaksanakan tugas ini,” tegasnya.
Sementara Ketua panitia Rapat Koordinasi Pendataan Awal Regsosek Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2022, Fredy Abrahams mengatakan tujuan pelaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan koordinasi antara BPS dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya di tingkat Kabupaten setempat. Selain itu sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat sebelum petugas BPS sampai ke lapangan untuk melakukan pendataan.
“Ini sebagai sarana selanjutnya bapak Ibu pimpinan OPD dapat menyampaikan kepada seluruh pegawai di masing-masing OPD, instansi pemerintah lembaga atau keluarga terkait dengan pendataan awal Regsosek 2022 sehingga pada saatnya ketika petugas pendataan ke lapangan banyak orang yang sudah terinformasikan,”katanya.
“Rapat koordinasi ini hendaknya dijadikan sebagai wahana untuk saling koordinasi dan diskusi sehingga BPS Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan masukan dan mitigasi masalah yang mungkin timbul di lapangan sehingga kami dapat menyiapkan strategi yang lebih tepat dalam pelaksanaan lapangan,” katanya lagi.
Abrahams menambahkan, para Camat, lurah dan kepala desa bahkan kepala Dusun diminta untuk tetap mengkondisikan setiap warganya sehingga pada saat pendataan, warga dipastikan tetap berada di tempat.
“Para Camat, kepala desa, lurah kepala dusun diminta untuk membuat komitmen jauh sebelum jadwal pelaksanaan lapangan, sehingga nantinya ketika para petugas ke lapangan para kepala desa dusun dapat mengkondisikan warganya untuk berada di tempat sehingga tidak ada satupun warga Yang terlewatkan dalam pendataan,”pungkasnya.
