Langgur, MalukuPost.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun mengatakan, Forum Perangkat Daerah adalah amanat Peraturan Perundang-undangan.
Hal tersebut disampaikan Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Andreas Savsavubun saat pembukaan kegiatan Forum OPD Dinas Pariwisata setempat di Langgur, Rabu (15/3/2022).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, menyebutkan pelaksanaan Forum Perangkat Daerahs ebagai salah satu tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
Untuk diketahui bahwa tahun 2024 adalah tahun transisi.
Olehnya itu, Renja kali ini disusun sudah tidak lagi mengacu pada Renstra 2018-2023, melainkan menggunakan Renstra 2024-2026 sebagai acuan.
Untuk sektor pariwisata, sesuai arahan Renstra yang merujuk pada Kebijakan RPD, dalam tiga tahun ke depan, fokus intervensi adalah penataan destinasi, penguatan SDM pariwisata, peningkatan promosi serta peningkatan kemitraan.
Fokus intervensi dilakukan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar pengelolaan pariwisata di Malra selama ini, yaitunrndahnya kunjungan wisawatan, rata-rata
lama tinggal wisatawan yang baru mencapai 4 (empat) hari untuk wisatawan mancanagara, dan lontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Daerah yang dalam struktur ekonomi baru mencapai 3 sampai 5 persen.
Bupati Hanubun mengungkapkan, sektor pariwisata di bergagai belahan dunia, bahkan di daerah-daerah lainnya di Indonesia, dapat berkembang dengan baik karena adanya dukungan pihak swasta.
Kemitraan yang dibangun mampu memberikan manfaat bagi semua pihak.
Investor, masyarakat dan Pemerintah Daerah semuanya memperolah manfaat.
“Tentu ini adalah harapan dan cita-cita Kita bersama. Namunh arapan dan cita-cita tersebut, harus ditopang dengan pola perilaku dan pola kerja yang betul-betul mampu memberikan kenyamanan serta kondusivitas,” jelasnya.
Aspek keamanan, aspek kemudahan investasi, perizinan, dan kepercayaan investor harus ditingkatkan.
Dan untuk itu, maka membangun sektor pariwisata tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri.
Kolaborasi dan Sinergi Antarsektor harus menjadi modal dasar ada dukungan dari sektor-sektor lainnya.
Sektor pekerjaan umum untuk infrastrukturnya, sektor perizinan dan investasi, sektor keamanan, sektor Koperasi, UMKM, Perdagangan, PMD, semuanya harus bersinegri.
Menurut Bupati, keterbukaan dari pihak masyarakat pelaku dan pengelola wisata juga masih harus ditingkatkan.
“Satu hal penting yang perlu menjadi perhatian Kita semua, dan secara khusus teman-teman di Dinas Pariwisata, yaitu bagaimana manajemen event promosi harus lebih ditata dengan baik,” tandas Bupati.
Event Promosi Pariwisata skala daerah yang besar yaitu
Festival Pesona Meti Kei (FPMK) dari jauh-jauh hari sudah harus dirancang secara baik.
Semua pihak yang akan terlibat sudah diinformasikan, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.
Dan dalam hal ini pula, maka dukungan dari komunitas pariwisata, Desa Wisata, Pengelola Destinasi, kelompok-kelompok wisata dan mitra usaha pariwisata harus diajak bicara.
Pengaturan secara baik agar event-event dapat diatur sedemikian rupa, saling mendukung dan saling memberi keuntungan bagi semua.
“Termasuk dalam hal ini, ada event pariwisata di Wilayah Kota Tual. Ini dapat dibicarakan bersama dengan Pemerintah Kota Tual, supaya waktu pelaksanaannya diatur saling berdekatan,” ungkap Bupati.
Dengan kolaborasi yang dibangun, maka akan lebih banyak atraksi, dan event yang ditampilkan.
Hal ini tentu akan memberikan gaung yang lebih besar. Pada akhirnya, akan lebih banyak menarik perhatian, minat dan kunjungan wisawatan.
Salah satu hal penting yang masih perlu ditingkatkan dalam hal pengembangan pariwisata di Malra yaitu, berkaitan dengan aktraksi wisata.
“Kita punya potensi sumber daya alam yang besar. Tetapi potensi alam saja tidak cukup. Orang bisa saja datang, menikmati ke-indahan alam, lalu kemudian pulang. Tetapi kesan, pengalaman dan perasaan yang mengikat mereka dengan tanah ini, harus lebih ditingkatkan,” bebernya.
Atraksi dan interaksi wisatawan dengan masyarakat, adat-budaya serta hal-hal yang bersifat kesenian akan memberikan kesan yang lebih mendalam.
Bali tidak memiliki keindahan alam yang begitu luar biasa.
Tetapi interaksi melalui atraksi dan kehidupan adat-budaya yang menyatu dengan pariwisata menjadi daya tarik tersendiri.
Bupati Hanubun berharap, Dinas Pariwisata bersama Dinas Kebudayaan, bersama OPD lainnya di bawah koordinasi Bappelitbangda, harus memikirkan ini.
Bangun diskusi bersama komunitas, kelembagaan adat dan pelaku wisata serta masyarakat adat, untuk mendudukkan dan sekaligus merancang.
“Tunjukkan bahwa Orang Kei punya sesuatu yang unik dan orisinil, tidak ditemukan di daerah lain, serta memiliki nilai dan kekayaan yang mampu menarik minat dan perhatian wisatawan,” pungkasnya.
