MalukuPost.com, Langgur – Wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra) Charlos Viali Rahantoknam menegaskan komitmen pemerintah daerah memperluas inklusi keuangan dan memastikan akses layanan perbankan menjangkau wilayah-wilayah terjauh, termasuk desa-desa di Pulau Kei Besar yang selama ini masih terbatas aksesnya.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malra Semester II Tahun 2026, Jumat (16/10/2026).
Dalam sambutannya, Rahantoknam menyampaikan upaya ini sejalan dengan arahan Presiden yang mendorong seluruh lembaga pemerintahan untuk memajukan inisiatif perluasan akses pelayanan keuangan, digitalisasi, serta peningkatan kepemilikan akses terhadap lembaga jasa keuangan.
Langkah tersebut juga selaras dengan visi daerah: mewujudkan Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, berkeadilan menuju Maluku Tenggara Hebat.
Ia mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga, badan, serta lembaga jasa keuangan menyusun dan melaksanakan program inklusi keuangan yang matang, guna mengatasi keterbatasan infrastruktur digital serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan yang dapat meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan usaha.
TPAKD Kabupaten Malra sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 168 Tahun 2018.
Pada rapat pleno Semester I tahun ini yang digelar 26 Februari 2026, sejumlah program kerja telah ditetapkan, antara lain Program Satu Rekening Satu Pelajar dengan target 600 rekening, perluasan Agen Laku Pandai sebanyak 30 agen, penyaluran Kredit Usaha Rakyat, peningkatan penggunaan QRIS pada 100 pedagang, serta kegiatan literasi dan edukasi keuangan konvensional maupun syariah.
“Kami mengharapkan seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam melaksanakan program-program tersebut,” ujarnya.
Rahantoknam menyoroti kesenjangan akses layanan perbankan di wilayah Pulau Kei Besar, yang saat ini hanya dilayani BRI, Bank Maluku, dan Bank Modern. Sementara itu, bantuan dari kementerian disalurkan melalui berbagai bank, termasuk Bank Mandiri dan BNI yang belum memiliki layanan fisik di sana.
Ia mengutip kenyataan di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, di mana warga menerima bantuan sebesar Rp600.000 yang masuk ke rekening bank yang tidak ada kantornya di wilayah tersebut. Warga harus menempuh perjalanan ke Kecamatan Kei Besar (Elat) untuk mengambilnya, dengan biaya perjalanan pulang-pergi hingga Rp200.000.
“Artinya, bantuan yang diterima langsung terpotong sepertiga untuk biaya perjalanan. Bahkan ada warga yang baru mengetahui adanya bantuan yang masuk ke rekeningnya setahun kemudian karena akses yang sulit dan kurang informasi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia meminta bank-bank penyalur bantuan untuk membuka layanan atau merchant di tingkat kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil haknya.
Ia juga mendesak agar akses kredit produktif diarahkan kepada kelompok pelaku usaha, petani, dan nelayan.
Selain penyediaan akses fisik, peningkatan literasi keuangan juga menjadi fokus utama. Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang pengelolaan keuangan agar dana yang diterima dapat digunakan secara produktif dan memberi manfaat jangka panjang.
Terakhir, Wakil Bupati meminta seluruh anggota TPAKD menetapkan target yang terukur dan dapat dievaluasi pada setiap pertemuan, guna memastikan setiap program berjalan sesuai rencana.
