Pangan Lokal Dan Krisis Pangan Nasional

  • Whatsapp

Opini
Christian A. D. Rettob

Pandemi covid-19 merupakan fenomena global. Sampai taraf ini, selalu menjadi buah bibir dalam setiap aktivitas publik,  apalagi akumulasi kasus kian bertambah di ke-34 provinsi di Indonesia.

Maluku adalah salah satu provinsi yang belum mampu memutus mata rantai covid-19 kendati telah menerapkan berbagai bentuk kebijakan publik seraya penanganan medis secara intensif.

Selain mempengaruhi kesehatan masyarakat secara global, pandemi covid-19 juga telah mempengaruhi aspek sosial, politik, hukum, pendidikan, budaya, hingga aspek yang akan mengakibatkan gejolak nasional yakni instabilitas ekonomi.

Situasi ini memberi pemahaman bahwa ketika kondisi ekonomi mengalami instabilitas, tentu sirkulasi pendapatan per kapita rakyat kecil di Maluku pun tidak stabil. Sudah barang tentu, masyarakat Maluku belum mampu menyentuh puncak kesejahteraan. Mengapa demikian? Karena aspek ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat selain aspek kesehatan dan aspek pendidikan.

Situasi hari ini juga menjelaskan soal urgensi ketahanan pangan nasional (beras) di Maluku mulai menurun. Dilihat dari stok pangan nasional (beras) mulai terbatas di pasaran. Tingkat produksi dan distribusi pangan nasional yang stagnan dan kian terhambat dikarenakan terdampak pandemi covid-19. Hal ini memungkinkan Maluku akan dilanda krisis pangan nasional apabila belum ada sikap visioner dari berbagai elemen masyarakat dan langkah strategis dari pemerintah daerah provinsi hingga jajaran pemerintah kabupaten/kota.

Berkaca dari pengalaman beberapa tahun silam, menurut data Menko Bidang Perekonomian tahun 2014, bahwa pada tahun 2001, jumlah penduduk miskin di Maluku menembus angka tertinggi di atas 650 ribu, Tahun 2002-2010 angka tersebut turun dan bertahan di kisaran 400 ribu jiwa.  Tahun 2011-2014 barulah mengalami kecenderungan turun di bawah angka 400 ribu. Kini di tahun 2019 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, sebanyak 319,51 ribu jiwa (17,65 persen). Kurva Kemiskinan ini  sebenarnya telah memberi gangguan pada sistem perekonomian Maluku serta tingkat produksi dan distribusi pangan nasional ke Maluku menurun.

Dari pengalaman tersebut, kiranya di tahun 2020, Maluku tidak mengalami kenaikan angka kemiskinan yang dipicu oleh instabilitas ekonomi dan kemudian menjelma menjadi krisis multidimensi dalam hal ini, kemiskinan, krisis pangan nasional dan kelaparan secara massal yang sebenarnya dapat memicu kerawanan serta gejolak sosial di  “Negeri Pela Gandong” ini karena, ketika terjadi kemiskinan dan kelaparan maka dapat memicu tindak kriminal.

Berangkat dari hal-hal di atas maka perlu ada sinergitas berbagai elemen masyarakat bersama pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota dalam menyiapkan langkah strategis bilamana terjadi instabilitas ekonomi dan krisis pangan nasional di Maluku.

Penguatan pangan lokal menjadi salah satu langkah strategis dan upaya antisipatif  masyarakat Maluku menghadapi krisis pangan nasional. Sagu, pisang, ubi-ubian, jagung, kacang-kacangan, sayur, buah, dan rempah-rempah, harus didorong oleh sistem pengelolaan dan produktivitasnya demi menjaga keseimbangan konsumsi masyarakat Maluku pada masa mendatang.

Kekayaan laut di Maluku yang sering dikenal sebagai lumbung ikan nasional, tinggal dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendukung produktivitasnya melalui kebijakan regulasi dan anggaran.

Landasan atau pijakan kedaulatan rakyat Maluku secara yuridis konstitusional dalam menguasai kekayaan alam diatur dalam Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”Kemudian secara khusus diatur UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  Disebutkan dalam UU tersebut bahwa ketahanan pangan adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety).

Secara lebih spesifiknya lagi, Peraturan Daerah Provinsi Maluku No.5 Tahun 2014 tentang Pelestarian, Pengelolaan Dan Pengembangan Pangan Lokal Daerah Maluku Pasal 28 menyatakan: “Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah, pemerintah daerah berwenang mengembangkan pangan lokal guna menopang ketahanan pangan daerah.”

“Pangan lokal merupakan hak negara dan hak setiap masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan guna menjawab kebutuhan hidup bermasyarakat serta tercapainya kemakmuran rakyat.”

Penulis adalah Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Ambon

 

 

Pos terkait