Pemkab Malra Terus Mendorong Peningkatan Kualitas SDM Sektor Ketenagakerjaan

  • Whatsapp
Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan di kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun 2021 yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah, Ahmad Yani Rahawarin di Langgur, Jumat (9/4).

Langgur, Malukupost.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun mengatakan, pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut disampaikan bupati Hanubun dalam sambutannya yang dibacakan Sekda setempat A. Yani Rahawarin saat pembukaan kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan di kabupaten Malra Tahun 2021 di Langgur, Jumat (9/4/2021).

Menurutnya, pembangunan ketenagakerjaan dimaksud dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materril maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan yang harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh.

Bupati Hanubun mengungkapkan, salah satu tantangan besar yang dihadapi pada sektor ketenagakerjaan saat ini adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), baik yang akan memasuki dunia kerja maupun yang telah bekerja di tempat kerja dan perusahaan.

Disisi lain, peningkatan SDM juga harus diikuti dengan pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja (K3), merupakan salah satu aspek pemerintah dalam perlindungan ketenagakerjaan disamping perlindungan pengupahan, jaminan sosial, kebebasan berserikat, hubungan kerja dan lainnya.

Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup pengembangan SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja dan pembinaan hubungan industrial.

Dijelaskannya, permasalahan kenetagakerjaan akhir-akhir ini semakin kompleks yang ditandai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran norma-norma yang terjadi di tempat kerja atau perusahaan-perusahaan di kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Maluku.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut perlu diselesaikan dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pengusaha, pekerja serta masyarakat. Dan tanggung jawab pemerintah adalah memberikan pembinaan, masukan-masukan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran dibidang ketenagakerjaan.

“Penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan yang ada harus dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi,” tandasnya.

Dirinya berharap, pelaksanaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan tersebut menjadisarana yang baik dan strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan penerapan peraturan ketenagakerjaan, permasalahan dalam pelaksanannya dan solusi pemecahannya.

Pos terkait