Raja dan Bendahara Negeri Haruku Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi DD-ADD

  • Whatsapp

Ambon, MalukuPost.com – “ZF” yang merupakan Raja (Kades) Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, akhirnya ditetapkan Kejari Ambon sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD) Tahun Anggaran 2017-2018 yang merugikan negara Rp1 miliar.

“Selain ZF, jaksa juga menetapkan bendahara negeri berinisial SF sebagai tersangka dalam perkara ini,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Dian Frits Nalle di Ambon, Senin (27/09/2021).

Menurut Dian, Walaupun kedua orang itu sudah dijadikan tersangka dalam perkara, namun jaksa untuk sementara belum melakukan penahanan terhadap mereka.

“Karena masih dalam proses penyelidikan lanjutan jadi kedua tersangka belum ditahan,” katanya.

Dijelaskan Dian, penetapan dua tersangka itu dilakukan kejaksaan setelah melakukan ekspose perkara karena ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi didalamnya. Kerugian keuangan negara dalam perkara itu yang mencapai Rp1 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektrorat Kabupaten Maluku selaku Aparat Pengawasan Intern pemerintah.

“Proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini dilakukan jaksa ketika Kota Ambon masih diberlakukan PPKM akibat COVID-19 sehingga puluhan saksi yang didatangkan dari Pulau Haruku hanya diperiksa di Polsek Tulehu,” katanya.

“Munculnya kasus ini berawal dari laporan masyarakat, kemudian kejaksaan memberikan rekomendasi kepada tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan audit terhadap DD tersebut sejak Desember 2019 lalu,” katanya lagi.

Sekedar diketahui, Dugaan penyimpangan yang terjadi seperti pengelolaan DD-ADD tahun anggaran 2017-2018 diduga fiktif, sementara laporan pertanggungjawabannya 100 persen dikerjakan, seperti pengadaan BPJS tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran Rp22,9 juta dan BPJS tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama tetapi anggarannya Rp64,584 juta yang dicairkan. Selain itu ada program bantuan rumah warga tahun 2018 dimana material yang baru didatangkan tanggal 31 Juni 2019 sebesar Rp135,3 juta.

Pos terkait