Ambon, MalukuPost.com – Ketegasan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus perkelahian dengan intitusi lainnya, seperti kepolisian tidak perlu diragukan lagi.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini, tetap akan memproses anggotanya ke jalur hukum, salah satunya Pratu Billy Kakisina, Provost Markas Kodam XVI Pattimura yang terlibat perkelahian dengan dua Anggota Polisi lalu Lintas (Polantas) Bripka Novie Sarida dam Bripka Zulkarnain Lou di jln Rijali, Batu Merah, Kota Ambon 24 November lalu.
“Semuanya sudah dalam proses hukum, sampai terakhir peristiwa di Kalimantan Tengah sekarang proses sedang berlangsung, termasuk di Ambon proses hukum,”ungkap Panglima di Ambon, Kamis (09/12/2021).
Dijelaskan Andika, upaya proses hukum yang dilakukan agar menjadi contoh bagi anggota lainnya. Karena sebagai institusi yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum sama halnya dengan Polisi, maka setiap anggotanya mulai dari jenjang bawah sampai atas, harus mempunyai pertimbangan matang sebelum menggunakan kekerasan.
“Tidak boleh asal-salan, apalagi dalam konteks pribadi atau emosi tidak boleh. Oleh karena itu kita harus proses hukum,”tegasnya.
Menurut Andika, hasil kesepakatan bersama Kapolri telah ditindaklanjuti oleh Kapolda dan Pangdam, agar dalam penanganan tidak hanya damai, tetapi juga diproses hukum.
“Supaya tidak ada lagi kemudian hanya begitu-begitu saja, damai segala macam. Damai untuk menghindari proses hukum tidak ada, tetap diproses hukum,”tandasnya.
Disingung keamanan di Papua, pihaknya sudah sepakat untuk menggunakan konsep normal, sama halnya di Maluku dan Maluku Utara. Bahkan sudah tidak ada lagi satuan tugas (satgas), selain tugas satuan organik, dalam hal ini TNI-AD satgas teritorial, TNI-AL Satgas pembinaan potensi kemaritiman, dan Satgas TNI-AU pembinaan potensi kedirgantaraan.
“Kami ingin buktikan dengan komunikasi sosial, kami bisa,”ucapnya.
Andika menambahkan, dengan cara normal melalui komunikasi sosial dinilai sangat bagus, banyak masyarakat menyerahkan senjata dengan sukarela terbukti di Maluku.
“Untuk Maluku jauh lebih banyak diperoleh dari Papua. Oleh karena itu saya yakin bisa melakukan itu di Papua,”pungkasnya.
