Langgur, MalukuPost.com – Musrenbang untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) 2024-2026.
RPJMD Kabupaten Malra tahun 2018-2023 berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023. Meskipun demikian, masih ada isu-isu penting sesuai amanat RPJMN 2020-2024, yang masih harus dikawal.
Hal tersebut disampaikan Bupati Malra M. Thaher Hanubun pada pembukaan kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2024 di Langgur, Senin (27/3/2023).
Untuk diketahui, tahun 2024 (sesuai rancangan RKP Tahun 2024), di level pemerintah pusat ada 8 (delapan) isu strategis yang diangkat yaitu Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, Penguatan Daya Saing, Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Percepatan IKN, Pelaksanaan Pemilu 2024.
Bupati mengungkapkan, untuk Kabupaten Malra, isu-isu tersebut sudah cukup selaras dengan isu yang di angkat di level daerah yaitu Penurunan Angka Kemiskinan, dengan fokusnya pengentasan kemiskinan ekstirm, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dengan fokusnya pelayanan pendidikan dan Kesehatan, termasuk prioritas penurunan stunting.
Selain itu, adapula Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daera yang berfokus pada pengendalian inflasi dan peningkatan daya saing daerah, Peningkatan Kapasitas Infrastruktur dan Konektivitas yang berfokus pada penanganan ruas jalan prioritas di Pulau Kei Besar, penataan Kota Langgur dan infrastruktur pendukung Kawasan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan yang fokus untuk kelancaran dan kesuskesan pemilu 2024, serta Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Dalam hubungan degan isu strategis nasional yaitu: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, di Kabupaten Malra ada Major Project RPJMN, Pembangunan Jalan Trans Pulau Kei Besar masih harus didorong pada tahun 2024.
Menurut Bupati, diperlukan intervensi anggaran pada tahun 2024, untuk mencapai target kinerja 101,6 Km sesuai RPJMN. Capaian sampai dengan tahun 2022 baru sebesar 30,53 persen, atau sepanjang 31,02 Km dari target 101,6 Km.
Pada keempatan itu pula, Bupati Hanbun menyampaikan beberapa isu aktual yang diharapkan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Bappenas antara lain Penurunan Stunting, Penurunan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, Pengendalian Inflasi, Infrastruktur Transportasi, serta Penataan Kota Langgur.
