Tual, MalukuPost.com – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tual Bambang Setiawan Halim, S.Hut, M.AP mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tual senantiasa berupaya meningkatkan peran kebijakan fiskal dalam rangka perwujudan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bambang melalui pesan singkatnya yang diterima media di Tual, Sabtu (16/9/2023).
Menurutnya, Rangkaian pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Anggaran XXIV Tahun 2023 oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual dengan Topik Strategi Percepatan Realisasi Belanja SKPD dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kota Tual.
Untuk itu, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan tentang Pedoman Kelengkapan Belanja dan Kelengkapan Permintaan Pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tual telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023 yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual lalu.
Peserta yang hadir dalam kegiatan itu. Menurut Bambang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang berasal dari Dinas dan Badan serta Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD termasuk Puskesmas yang berada di 5 (lima) kecamatan.
”Salah satu bagian penting dalam penguatan kapasitas fiskal adalah peningkatan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan APBD, ” jelasnya.
Menurutnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola APBD yang efektif, efisien dan kredibel diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola APBD yang profesional dan berintegritas.
Sebagai salah satu pejabat perbendaharaan di tingkat SKPD, memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
”Seiring dengan dinamika proses pelaksanaan APBD dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, diperlukan kemampuan Bendahara Pengeluaran dalam memperbarui serta mengakselerasi pemahaman dan keahliannya,“ ungkapnya.
Untuk itu, diperlukan media peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi bendahara pengeluaran yang sesuai dengan perkembangan terkini proses bisnis dan teknologi informasi di bidang keuangan daerah.
