Langgur, MalukuPost.com – Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 16 satuan pendidikan di wilayah Kei Kecil dan sekitarnya, Selasa (18/11/2025).
Dikutip dari kabmalradisdik.com, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar perencanaan intervensi tahun 2026.
Sidak ini bertujuan ganda. Pertama, mengevaluasi progres pekerjaan fisik tahun anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kedua, mengumpulkan data lapangan yang akurat untuk menyusun program prioritas di tahun anggaran berikutnya.
“Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana, penggunaan anggaran tepat sasaran, dan hasilnya memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di daerah tersebut,” jelas Hanoeboen.
Monitoring lapangan difokuskan pada dua program strategis. Pertama, evaluasi progres pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran DAU 2025. Kedua, verifikasi pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan serta Digitalisasi Pembelajaran yang sedang berjalan.
Kedua program ini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta mempersiapkan siswa menghadapi era digital.
Dalam kunjungannya, tim monitoring menyambangi 16 satuan pendidikan.
Beberapa sekolah yang dikunjungi di antaranya SD Inpres Watdek, SD Inpres Ohoijang, SD Negeri Ohoiluk, SD Negeri Ngursit, SMP Kristen Ohoira, SMP Negeri 5 Danar, Gedung CAT (Computer Assisted Test), serta sekolah-sekolah lainnya.
Hanoeboen menekankan bahwa hasil verifikasi lapangan ini menjadi fondasi yang kuat untuk menyusun prioritas program di tahun 2026.
Langkah ini diambil agar intervensi pemerintah daerah benar-benar menyasar sekolah-sekolah yang paling membutuhkan.
“Verifikasi ini penting agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh sekolah yang membutuhkan. Kami tidak ingin ada yang terlewat,” ujar Hanoeboen.
Melalui kegiatan ini, Dinas Pendidikan Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
