MalukuPost.com, Jakarta – Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun memaparkan arah pembangunan ekonomi desa kepada Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes) H. Ahmad Riza Patria dalam audiensi di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Dalam audiensi tersebut, Bupati Hanubun menyampaikan potensi ekonomi desa sekaligus berbagai kebutuhan untuk mempercepat pembangunan di 190 desa.
Tiga pesan utama yang disampaikan yakni besarnya potensi desa yang belum optimal dimanfaatkan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai simpul penggerak ekonomi, serta kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
Bupati Hanubun menyebut terdapat empat sektor andalan yang menjadi basis ekonomi desa, yakni pariwisata, perikanan, rumput laut, dan kelapa.
Sektor pariwisata mencatat 44.945 kunjungan pada 2025, dengan sekitar 10 ribu di antaranya wisatawan mancanegara. Sementara sektor perikanan memiliki potensi tangkap hampir 1,5 juta ton per tahun, tetapi produksi 2025 baru sekitar 98 ribu ton atau 6,6 persen.
Untuk rumput laut, kawasan budidaya mencapai 8.862 hektare, namun baru sekitar 1.380 hektare yang termanfaatkan. Produksi pada 2024 tercatat 46.788 ton dengan 2.398 pembudidaya.
Sementara itu, sektor kelapa memiliki luas kebun mencapai 23.209 hektare dengan produksi 21.813 ton pada 2025. Luas kebun dan produksi tersebut disebut menjadi yang tertinggi di Maluku.
Di sektor pariwisata, Malra memiliki tujuh destinasi eksisting dan 44 objek wisata potensial yang mencakup wisata bahari, alam, budaya, dan religi.
Dari total kunjungan 2025, sebanyak 78 persen merupakan wisatawan domestik dan 22 persen wisatawan mancanegara. Rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai 4-5 hari.
Bupati Hanubun juga menyoroti enam desa wisata, yakni Ngilngof, Letvuan Paradise, Soinrat, Ohoililir, Letman, dan Rumadian.
Namun, pengembangan pariwisata masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain mahalnya tiket pesawat, terbatasnya pilihan transportasi, belum meratanya jalan, air bersih, toilet, penginapan, jaringan komunikasi, serta pengelolaan sampah.
Selain itu, sebagian besar destinasi berada di tanah ulayat. Pemkab menilai diperlukan skema kerja sama yang jelas agar investasi dapat masuk. Salah satu strategi yang disiapkan adalah mengembangkan kawasan prioritas Ngiar Varat dan menghubungkan produk desa dengan aktivitas pariwisata.
Hasil produksi desa seperti ikan, sayur, telur, dan ternak diarahkan disalurkan melalui koperasi desa untuk memenuhi kebutuhan kuliner wisata.
Dengan skema tersebut, kunjungan wisatawan diharapkan ikut menggerakkan ekonomi masyarakat desa.
Untuk menggerakkan ekonomi desa, Pemkab Malra menyampaikan bahwa seluruh 190 desa telah membentuk KDMP. Dari jumlah tersebut, 25 gerai telah terbangun.
KDMP diarahkan menjadi simpul pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk memasok kebutuhan pariwisata, membantu pengendalian harga, sekaligus menjaga ketahanan pangan.
Selain KDMP, pengembangan ekonomi desa juga didukung Kampung Nelayan Merah Putih yang tahun ini diproses di lima lokasi, kawasan wisata prioritas Ngiar Varat, serta sentra UMKM untuk gerai, kuliner, dan kemasan produk desa.
Bupati Hanubun juga menyampaikan sejumlah program untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa, termasuk pemberdayaan kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan.
Di bidang perlindungan masyarakat, setiap desa memiliki 3-5 kader Linmas. Melalui Peraturan Bupati, desa diwajibkan memberikan honorarium bulanan bagi kader tersebut. Total terdapat sekitar 570-950 kader Linmas di 190 desa.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Hanubun mengajukan enam dukungan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pertama, dukungan konektivitas melalui kelanjutan DAK angkutan perdesaan yang disebut terhenti sejak 2025. Pemkab menilai transportasi menjadi kebutuhan penting bagi wilayah kepulauan.
Kedua, pembangunan gerai KDMP untuk 165 desa yang belum memiliki gerai.
Ketiga, pembangunan sarana pendukung desa wisata berupa air bersih, toilet, homestay, dan jaringan komunikasi.
Keempat, dukungan rantai dingin berupa cold storage dan sarana Kampung Nelayan Merah Putih di desa-desa pesisir.
Kelima, dukungan hilirisasi kelapa dan rumput laut dalam skala desa.
Keenam, pelatihan sumber daya manusia desa, mulai dari pemuda, Linmas, kelompok sadar wisata, pembudidaya rumput laut, pengurus KDMP hingga BUMDes.
Pemkab Malra menegaskan seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Dengan potensi sumber daya yang besar, KDMP yang telah terbentuk di seluruh desa, serta penguatan SDM, pemerintah daerah menyatakan siap bekerja bersama Kementerian Desa untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa di Malra.
