MalukuPost.com, Tual – Pemerintah Kota (Pemkot) Tual menggelar uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) atau pejabat eselon II di lingkungan Pemkot setempat. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Tual, H. Amir Rumra, mewakili Wali Kota H. Akhmad Yani Renuat di Aula Kantor Wali Kota Tual, Senin (28/9/2026).
Amir mengatakan uji kompetensi tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap kinerja pejabat eselon II selama menjalankan tugasnya.
“Ini evaluasi dan uji kompetensi terhadap pejabat eselon dua yang sekarang. Evaluasi ini perlu dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja mereka selama ini,” kata Amir kepada wartawan seusai kegiatan.
Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk memastikan pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama memiliki kapasitas dan integritas serta siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Amir menegaskan, kecerdasan saja tidak cukup untuk menjadi pejabat di lingkungan Pemkot Tual.
“Saya dan Pak Wali Kota tidak butuhkan orang yang cerdas saja, tapi harus punya integritas, punya kepedulian dan sensibilitas,” ujarnya.
Ia mengatakan hasil evaluasi juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penempatan pejabat ke depan.
Seorang pejabat yang selama ini bertugas di satu organisasi perangkat daerah (OPD) dapat saja ditempatkan pada dinas lain apabila dinilai lebih sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.
“Supaya betul kita memastikan bahwa pembantu-pembantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu betul mereka yang bekerja dan betul-betul siap melayani masyarakat dalam situasi apa pun,” katanya.
Amir juga menekankan pentingnya penguasaan tugas dan fungsi oleh setiap kepala dinas.
Menurut dia, pejabat eselon II harus memahami secara menyeluruh tugas dan fungsi jabatan yang diembannya.
“Jangan sampai sebagai seorang eselon dua tapi tidak memahami tugas dan fungsi dia sebagai seorang pimpinan pratama yang ada di dinas terkait,” ujarnya.
Selain kapasitas dan integritas, Amir menyebut loyalitas menjadi salah satu aspek penting yang harus dimiliki pejabat pimpinan tinggi pratama.
“Loyalitas itu penting dalam mereka membantu kami dan teristimewa untuk membantu rakyat-rakyat kita,” katanya.
Ia juga menegaskan setiap kepala dinas harus memahami visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual (MARYADAT).
Pemahaman tersebut diperlukan agar visi-misi kepala daerah dapat diterjemahkan ke dalam program kerja masing-masing OPD.
“Bagaimana kalau seorang kepala dinas tidak memahami visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah? Dia harus tahu visi dan misi supaya bisa dijabarkan dalam Renstra dinas terkait, sebagaimana diimplementasikan dalam KUA-PPAS dan APBD. Itu penting,” jelasnya.
Amir mengatakan visi dan misi MARYADAT yang menjadi arah pembangunan Kota Tual harus dipahami oleh seluruh kepala OPD, termasuk 11 program yang menjadi bagian dari implementasinya.
Menurutnya, pelaksanaan visi-misi MARYADAT juga membutuhkan kolaborasi antarkantor dan OPD. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pola kerja yang bersifat sektoral.
“Visi-misi MARYADAT dapat dilakukan secara kolaborasi antara dinas yang satu dengan dinas yang lain dalam rangka membantu melayani masyarakat yang ada di Kota Tual,” katanya.
Amir meminta seluruh peserta mengikuti proses uji kompetensi secara serius. Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian dari penilaian terhadap kapasitas, integritas, kreativitas, hingga kemampuan berinovasi para pejabat.
“Siapa yang serius, siapa yang kerja dengan baik, siapa yang punya kapasitas, siapa yang punya integritas, dan siapa yang ingin harus ada kolaborasi antara OPD terkait,” ujarnya.
Ia menegaskan penilaian harus dilakukan secara objektif. Kemampuan peserta dalam menjawab materi uji serta menawarkan inovasi dan kreativitas akan menjadi bagian yang dinilai.
“Ini semua penilaian A, tergantung mereka punya bagaimana cara menjawabnya dan bagaimana mereka mampu untuk inovasi, dari sisi aspek inovasinya, kreativitasnya seperti apa,” katanya.
Amir juga menyinggung kondisi efisiensi anggaran yang berlangsung dari pemerintah pusat hingga daerah.
Menurutnya, efisiensi tidak boleh membuat pejabat kehilangan kreativitas dalam menjalankan program pemerintahan.
“Jangan sampai karena efisiensi sehingga dia malas. Dia harus mampu berpikir untuk menciptakan suatu program kegiatan,” pungkasnya.
