MalukuPost.com, Tual – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menargetkan Kota Tual, Maluku, berkembang menjadi salah satu kota industri perikanan terbaik di Maluku.
Target itu disampaikan saat launching implementasi kerja sama perikanan tangkap Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG).
Launching kerja sama tersebut digelar di Tual, Kamis (24/9/2026). Menurut Trenggono, kerja sama Indonesia-Tiongkok merupakan bagian dari kerja sama maritim yang diharapkan dapat mengembangkan potensi perikanan di wilayah Maluku, khususnya Maluku Tenggara dan kawasan sekitarnya.
“Di Tual, Maluku, khususnya Maluku Tenggara dan wilayah sekitarnya, akan dikembangkan kerja sama dalam penangkapan ikan, pengolahan ikan, dan berbagai kegiatan lainnya. Sumber daya ikan di wilayah Arafura sangat luar biasa,” kata Trenggono dalam sambutannya.
Dia menyebut kawasan Tual, Dobo, dan Kepulauan Aru memiliki sejarah panjang dalam aktivitas perikanan. Bahkan, hasil perikanan dari kawasan tersebut pernah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan salah satu kota di Tiongkok.
“Di sebelah sana terdapat Pulau Dobo dan wilayah Aru yang pada masa lalu juga menjadi bagian dari aktivitas perikanan yang sangat besar dan pernah memperkuat perekonomian kawasan,” ujarnya.
Namun, menurut Trenggono, sekitar 10 tahun lalu aktivitas tersebut mulai dihentikan. Pemerintah kemudian melakukan evaluasi dan penyusunan berbagai regulasi untuk kembali mengembangkan potensi tersebut.
Trenggono mengatakan proses menghidupkan kembali kerja sama perikanan tersebut tidak mudah. Pemerintah harus meyakinkan berbagai pihak, termasuk investor, agar bersedia berinvestasi dan bekerja sama dengan masyarakat Indonesia.
“Saya hadir pada tahun 2021 dan, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Dirjen, prosesnya melalui perjalanan yang panjang. Tidak mudah untuk meyakinkan semua pihak, terutama para investor,” katanya.
Trenggono mengungkapkan salah satu tantangan dalam pengembangan sektor perikanan adalah adanya kebijakan yang dinilainya kurang tepat pada masa sebelumnya.
“Karena adanya suatu kebijakan yang menurut pandangan saya kurang tepat. Kalau saya mengatakan salah, nanti ada yang marah. Jadi saya katakan, kebijakan tersebut tidak tepat,” ujarnya.
Pada periode pertama menjabat Menteri KKP, Trenggono mengaku melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi sekaligus melakukan negosiasi dengan sejumlah pihak.
“Setelah melalui proses tersebut, akhirnya hari ini kita mulai melaksanakan kerja sama ini. Artinya, setelah sekitar lima tahun, baru kemudian kita berhasil mengembangkan kerja sama ini,” katanya.
Menurut dia, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi sumber daya yang besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu melahirkan perusahaan perikanan berskala besar.
Trenggono mencontohkan pengalamannya saat bertemu dengan perusahaan asal Brasil yang bergerak di sektor protein hewani. Perusahaan bernama GBS itu, kata dia, memiliki valuasi pasar sekitar US$ 30 miliar.
Saat ditanya mengenai produksi perikanan Indonesia, Trenggono menyebut produksinya sekitar 13 juta ton, ditambah rumput laut lebih dari 10 juta ton, sehingga total sekitar 24 juta ton.
Sementara nilai ekspor perikanan Indonesia disebut mencapai sekitar US$ 6 miliar.
Namun, ketika ditanya apakah Indonesia memiliki perusahaan sektor protein perikanan dengan valuasi sedikitnya US$ 1 miliar, Trenggono menyebut belum ada.
“Artinya, kita memang sudah tertinggal cukup jauh,” katanya.
Trenggono mengatakan Indonesia tidak perlu merasa iri terhadap perkembangan Tiongkok. Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah membangun kerja sama dengan negara tersebut.
Dia mengaku pernah mengunjungi Beijing dan Shanghai pada 2000. Menurutnya, perkembangan kedua kota tersebut saat ini jauh berbeda dibandingkan kondisi ketika dia berkunjung saat itu.
“Yang harus kita lakukan adalah bekerja sama. Kita tidak harus menjadi seperti mereka, tetapi kita harus menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi dengan kedudukan yang setara,” ujarnya.
Trenggono menilai Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan saling membutuhkan. Indonesia memiliki sumber daya dan bahan baku, sementara Tiongkok memiliki kebutuhan serta kemampuan investasi dan pengembangan teknologi.
“Kita saling membutuhkan,” katanya.
Dia juga menyinggung pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga posisi Indonesia di tengah situasi global.
Dalam kesempatan tersebut, Trenggono juga menyoroti persoalan keluarnya benih lobster Indonesia ke negara lain.
Menurut dia, negara tetangga Indonesia memperoleh nilai ekonomi yang sangat besar dari kegiatan tersebut, bahkan mencapai lebih dari US$ 1 miliar per tahun.
“Benih lobster kita selama ini banyak yang keluar ke negara lain. Negara tetangga kita memperoleh nilai ekonomi yang sangat besar, bahkan mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun dari kegiatan tersebut yang sebagian berlangsung secara ilegal,” katanya.
Trenggono mengatakan persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dan mengoordinasikan pelaksanaannya melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Dia berharap seluruh aparat dapat bersama-sama menjaga aset negara.
Selain benih lobster, Trenggono juga mengungkapkan masih adanya kegiatan transshipment atau pemindahan muatan di tengah laut yang sulit dikendalikan.
“Masih terdapat kegiatan transshipment di tengah laut yang sulit dikendalikan melalui jalur-jalur laut yang belum seluruhnya dapat kita awasi,” katanya.
Karena itu, dia menilai kerja sama TCG dengan Tiongkok dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk belajar dan mengembangkan sektor perikanan.
Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah budidaya. Trenggono membandingkan kemampuan produksi budidaya Tiongkok yang mencapai sekitar 83 juta ton per tahun dengan Indonesia yang baru sekitar 5,5 juta ton.
Trenggono juga menyampaikan rencana pengembangan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurut dia, pemerintah akan membangun ribuan titik Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
“Kita akan membantu sarana dan prasarana, dan hasil produksinya nantinya dapat diserap oleh perusahaan, termasuk perusahaan yang berada di kawasan ini,” katanya.
Dia menyebut Maluku memiliki 79 titik Kampung Nelayan Merah Putih.
Trenggono meminta agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah daratan utama, tetapi juga menjangkau pulau-pulau kecil yang masyarakatnya bergantung pada laut.
“Saya minta kepada Pak Gubernur, di pulau-pulau kecil sekalipun, di mana masyarakat kehidupannya bergantung pada laut, pembangunan juga harus hadir di sana,” ujarnya.
Dia menegaskan bantuan pemerintah kepada nelayan tidak hanya berupa motor tempel, tetapi juga penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan penangkapan, serta dukungan kebutuhan nelayan lainnya.
Selain perikanan tangkap, pemerintah juga akan mendorong pengembangan budidaya laut dan rumput laut.
Trenggono mengatakan budidaya rumput laut selama ini masih banyak dilakukan secara tradisional menggunakan pelampung plastik. Ke depan, pemerintah ingin meningkatkan kegiatan tersebut dalam skala yang lebih besar.
Kerja sama Indonesia-Tiongkok juga diharapkan mencakup berbagai sektor kelautan dan perikanan, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.
Trenggono menegaskan kawasan konservasi harus tetap dijaga karena menjadi bagian penting bagi masa depan dan pertumbuhan ekosistem laut.
Dia juga mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pihak agar serius menangani sampah plastik yang masuk ke laut.
“Kalau sampah plastik masuk ke laut dan berubah menjadi mikroplastik, ekosistem laut juga akan mengalami kerusakan,” katanya.
Di akhir sambutannya, Trenggono berharap kerja sama Indonesia-Tiongkok dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian Tual dan wilayah lain di Maluku.
Dia bahkan menargetkan dalam satu hingga dua tahun mendatang Tual telah berkembang menjadi salah satu kota industri perikanan terbaik di Maluku.
“Semoga dalam satu atau dua tahun yang akan datang, ketika saya kembali lagi ke sini, Kota Tual sudah menjadi salah satu kota industri perikanan terbaik di Maluku,” kata Trenggono.
Dia berharap bukan hanya Tual, tetapi juga Dobo dan sejumlah titik lain di Maluku dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi perikanan.
Trenggono bahkan menyebut akhir 2027 sebagai salah satu momentum yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan sektor tersebut.
“Sehingga nanti ketika bertemu dengan Pak Gubernur, tidak perlu menunggu lima tahun. Pada akhir 2027, misalnya, Pak Gubernur sudah dapat datang kepada saya dan mengatakan, ‘Pak, terima kasih. Sekarang Maluku sudah semakin sejahtera’,” ujarnya.
