Ambon, Malukupost.c0m – Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengimbau warga, terutama anak-anak dan lanjut usia (lansia), memakai masker saat beraktivitas di luar rumah akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tercatat 34 kejadian kebakaran di sejumlah titik di Kota Ambon sejak 21 September hingga 10 Oktober 2026.
Imbauan itu disampaikan Bodewin saat memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Ambon, Senin (12/10/2026). Dia meminta masyarakat menjaga kesehatan di tengah kabut asap yang semakin tebal akibat kebakaran dan kondisi kemarau berkepanjangan.
“Kabut asap semakin tebal. Mari anak-anak dan orang tua memakai masker, harus menjaga kesehatan,” kata Bodewin.
Dia menjelaskan kemarau panjang yang melanda Ambon berkaitan dengan fenomena El Nino, yakni pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di atas kondisi normal. Situasi tersebut turut meningkatkan risiko kebakaran dan memperburuk ketersediaan air bersih.
Bodewin meminta warga tidak membakar lahan atau melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Menurutnya, kejadian yang terus berulang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mengancam keselamatan lingkungan.
“Frekuensi kejadian kebakaran di kota ini sangat luar biasa. Terhitung dari 21 September sampai dengan 10 Oktober terdapat 34 kejadian di beberapa titik. Saya mengimbau seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan banyak orang,” ujarnya.
Wali Kota juga mengajak pemerintah dan masyarakat bekerja sama menghadapi dampak kemarau panjang. Penanganan kebakaran dan dampak kabut asap, menurutnya, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar situasi dapat segera terkendali.
“Mari kita saling menopang untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, agar kita bisa melewati masa krisis kemarau berkepanjangan ini secara bersama-sama,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Ambon menyerahkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran dan pohon tumbang. Bantuan yang diberikan mencapai Rp 15 juta per kepala keluarga (KK). Sebelumnya, penanganan darurat juga telah dilakukan melalui Dinas Sosial.
