Ambon, Malukupost.com – Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan informasi media. Ia menegaskan kritik pers harus menjadi bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, bukan dianggap sebagai ancaman.
Bodewin mengatakan, publik perlu mengetahui program, kebijakan, dan hasil kerja pemerintah daerah. Karena itu, kemitraan dengan media massa perlu dijaga meski pemerintah tengah menghadapi efisiensi anggaran.
“Percuma Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajaran bekerja keras, tetapi publik tidak mengetahui apa yang dikerjakan. Karena itu, penting bagi kita untuk bekerja bersama dengan media agar berbagai program dan hasil pembangunan dapat diketahui masyarakat,” kata Bodewin saat memberikan materi dalam Konferensi Wilayah III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Maluku di Zest Hotel Ambon, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, pola kerja sama publikasi perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun, kemitraan tersebut tidak boleh mengurangi independensi pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Kalau ada yang tidak benar, tugas media untuk mengkritisi dan tugas pemerintah untuk mengklarifikasi serta melakukan perbaikan,” tegasnya.
Bodewin menjelaskan, peran media tidak sebatas memberitakan kegiatan pemerintah. Pers juga menjadi saluran aspirasi warga, sarana edukasi publik, dan pengawas kebijakan melalui fungsi kontrol sosial.
Ia meminta jajaran Pemkot Ambon menanggapi isu yang berkembang secara cepat dan memberikan penjelasan yang akurat. Keterbukaan informasi dinilai dapat mencegah penyebaran disinformasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Wali kota juga mengingatkan hubungan pemerintah dan media perlu dibangun secara profesional dengan menghormati tugas masing-masing. Pers harus tetap leluasa melakukan kritik, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan klarifikasi apabila terdapat informasi yang perlu diluruskan.
“Kalau ada yang tidak benar, silakan dikritisi. Pemerintah harus memberikan klarifikasi. Kita memiliki tugas dan fungsi berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutup Bodewin.
