Wakano : Pemerintah Daerah Harus Memikirkan Solusi Yang Lebih Tepat
“Untuk Ambon, Maluku secara luas, peredaran minuman keras secara bebas masih terjadi di mana-mana, termasuk juga minuman keras tradisional yang masih menjadi problematika bagi kita, mungkin sosialisasi yang belum kuat, selain itu, orang menganggap persoalan ini sepele, sudah menjadi kebiasaan orang Maluku untuk minum minuman keras,” katanya di Ambon, Rabu (22/4).
Menurut dia, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 6 tahun 2015, terkait pembatasan minuman beralkohol di level pengecer, sopi juga harus ditertertibkan karena sering menjadi pemicu perkelahian antar pemuda yang terkadang berujung pada pertikaian antar masyarakat di desa-desa.
Selain itu, kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dapat merusak kesehatan, sehingga jika dipandang dari segi “untung – rugi“, sopi memiliki lebih banyak mudarat dari pada maslahat.
“Tidak bisa dipungkiri kalau kita di Maluku kebanyakan yang menjadi pemicu perkelahian adalah pemuda-pemuda yang mabuk, selain itu orang juga meminum minuman keras di ruang publik secara bebas, di pangkalan ojek, emperan rumah, ini kan juga tidak nyaman, mengganggu kenyamanan,” katanya.
Abidin yang juga Direktur Ambon Reconciliation and Mediation Center (ARMC) mengatakan, pemerintah daerah harus memikirkan solusi tepat untuk menertibkan sopi, karena minuman keras yang terbuat dari hasil penyulingan nira tersebut juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat Maluku yang tinggal di pedesaan.
“Peraturan daerah memang penting tapi sopi juga menjadi sumber pendapatan masyarakat di perkampungan, harus dipikirkan alternatif yang lebih produktif, proses perdagangannya juga bisa menjadi ‘home industry’ yang benar-benar menjanjikan untuk kehidupan masyarakat,” ucapnya. (ant/MP)
