Menyikapi hal ini, Gubernur Maluku Said Assagaff, mengaku telah mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Roos Far-Far, untuk secepatnya memproses persoalan tersebut.
“Saya sudah kembali desak Sekda supaya cepat. Jangan terlalu lama memproses hal ini, karena menghambat pekerjaan di instansi itu,” kata Gubernur Assagaff di Ambon, Kamis (18/6).
Menurut dia, semua proses yang dilewati tersebut harus sesuai aturan tentang kepegawaian yang berlaku. Dirinya tidak ingin melakukan atau mengambil suatu kebijakan yang tabrak aturan.
Menurut orang nomor satu di Maluku, proses hukum harus dihormati. Dan apabila nantinya telah ada suatu keputusan inkra dari pengadilan, maka kemudian akan disesuaikan lagi.
“Kedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan pak Bastian melewati setiap proses hukumnya. Apa yang menjadi tupoksi kita, ya kita lakukan. Dan apa yang menjadi tugas penegak hukum, kita hormati dong,” tandasnya.
Gubernur Assagaff, menegaskan justru dengan adanya penemuan dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan keuangan Negara seperti ini, kian memberikan peringatan keras serta pembelajaran penting bagi semua birokrasi dalam lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dipimpinnya. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum di Negara ini sudah semakin baik. Namun dirinya membantah kesalahan ada pada sistem.
“Kalau ada satu atau dua pejabat birokrasi pemprov tersangkut kasus dugaan korupsi, bukan berarti sistem kita yang salah. Terkecuali dari urutan birokrasi tertinggi sampai tengah kena korupsi. Barulah kita katakana sistem yang salah. Inikan murni pribadi pejabat,” simpul dia. (07)
