Kisar, Maluku Post.com – Wakil Bupati (Wabub) Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Noach mengancam dan memastikan akan memproses Pegawai Negeri Sipil (sekarang ASN) yang apabila kedapatan memainkan isu-isu politik yang bersifat provokatif di tengah masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menggelar tatap muka perdana bersama ketua dan anggota DPRD Kabupaten MBD, Kepala SKPD, unsur muspika se kecamatan Pp. Terselatan dan Kisar Utara, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para kepala sekolah, guru dan seluruh aparat PNS di Wonreli, Kamis (9/6) lalu.
“PNS yang masih mencoba-coba bermain di ranah ini, saya pastikan akan diproses sesuai dengan aturan main yang berlaku” tegas Noach
Noach dalam arahannya, menandaskan bahwa dirinya tidak segan-segan menindak dan memproses pegawai negeri sipil yang masih bergentayangan dimana – mana dengan menebar isu-isu politik yang berdampak kepada sebuah resistensi di kalangan masyarakat. hal ini karena pihaknya sudah mendengar bahwa sampai saat ini ada oknum PNS yang menyebarkan isu di masyarakat bahwa pasangan bupati dan wakilnya yang dilantik saat ini menggunakan SK palsu.
Dirinya berharap masyarakat MBD tidak usah berlarut larut dalam polemik yang berkepanjangan dan menguras energi. Hentikan sudah seluruh polemik dan pengkotak-kotakan yang terjadi di masyarakat.
“Pilkada telah selesai dan sudah saat ini kita membuka lembaran baru. Barnabas Orno dan Benyamin Thomas Noach adalah nakhodanya. Saya dan beliau tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan masyarakat. Hentikan polemik pasca pilkada. Tidak usah ada lagi polemik bupati dan wakil bupati. PNS jangan lagi terlibat dalam polemik ini karena seyogyanya mereka harus jadi corong kepada masyarakat.”ungkapnya.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Propinsi Maluku Melkias Frans, yang dikonfirmasi dari Ambon, Minggu (12/6) mengatakan, PNS sebagai abdi masyarakat sudah sepantasnya menjadi corong bagi masyarakat bukan sebaliknya mempropaganda masyarakat.
“Apapun yang disampaikan kepada rakyat walaupun bersifat isu dan belum tentu benar namun opini publik sudah terbentuk karena yang menyampaikan itu PNS.”tandas Frans.
Frans menambahkan, sudah saatnya para PNS merapatkan barisan guna mendukung pemerintahan ini dengan cara menuangkan konsep dan gagasan yang cemerlang guna pembangunan MBD ke depan. (MP-20)
