Ambon, Maluku Post.com – Guna mengantisipasi maraknya pergerakan radikalisme dan separatis di Maluku, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) kembali melakukan upaya peningkatan nilai-nilai Pancasila yang dikemas dalam dialog publik dengan melibatkan, seluruh organisasi masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan dan tokoh agama di Maluku, demikian diungkapkan Komisaris Daerah (Komda) PMKRI Maluku, Tarsis sarkol, di Ambon, Jumat (22/7).
Menurut Sarkol, Diskusi Publik yang dilakukan pihaknya mengangkat tema menjaga NKRI dari tanah Maluku melalui aktualisasi Ideologi Pancasila. Diskusi yang menghadirkan narasumber yakni Sekretaris Kesabngpol Provinsi Maluku, Titus Renwarin, Staf Ahli Pangdam XVI Pattimura Bidang Ideologi, Kol.Yusman M, ketua Wilayah GP Anshor Maluku,Hanafi.Renwarin dan Aktifis Wanita, Suster Brigita Renyaan.
“Penyelenggaran diskusi publik ini merupakan upaya PMKRI untuk mencoba menghimpun teman-teman dari seluruh organisasi masyarakat yang ada di Maluku dalam menyatukan persepsi terhadap persoalan radikalisme dan separatisme yang kian nampak di Indonesia khususnya di Maluku,” ungkapnya.
Dijelaskan Sarkol, sebagai organisasi yang berdiri atas dasar ideologi Pancasila tentunya berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah pergerakan radikalisme dan separatisme di Maluku. Naasnya, Maluku sejauh ini masih sangat jauh dari kesejahteraan, hal ini terlihat jelas dengan pembangunan infrastruktur yang tidak merata yang tentunya berdampak pada kondisi sosial yang kian terpuruk. Karena itu, masyarakat Maluku sangat mengharapkan adanya keadilan dari pemerintah terkhususnya pada wilayah-wilayah perbatasan yang kerap lebih banyak tersentuh pelayanannya oleh bangsa lain.
“Kehadiran pemerintah serta institusi aparat keamanan sengaja kita hadirkan, agar kita dapat mendengar langsung berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI khususnya di Maluku, sejauh ini sebagai organisasi yang berdiri atas asas Ideologi Pancasila tentunya kita telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi menjaga kesatuan NKRI. Tapi hingga saat ini kita belum melihat adanya peran NKRI demi menjaga kearifan bangsa di Bumi raja-raja, kita masih saja hidup dalam kemiskinan dan keterisolasian. NKRI memang harga mati, tapi bagaimana NKRI melihat Maluku kedepan,“ tandasnya.
Sarkol menambahkan, dengan adanya diskusi publik yang diselenggarakan saat ini dapat lebih memicu peran aktif pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih mengantisipasi gerakan-gerakan separatisme dan radikalisme yang kerap terpicu oleh persoalan internal bangsa.
“Kita telah bebas dari penjajahan bangsa lain, tapi yang menjadi tugas kita saat ini adalah mencegah penjajahan internal yang berakar dari pembangunan yang tidak merata yang tentunya berdampak pada pemberontakan generasi bangsa yang mulai merasakan ketidakadilan di NKRI,” tegasnya. (MP-8)
