Nama Baik Dilecehkan, Ketua LP KPK Cabang KKT Tempuh Jalur Hukum

  • Whatsapp
Ketua LP KPK Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Jonias. W. Solmeda
Ketua LP KPK Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Jonias. W. Solmeda

Ambon, Malukupost.com – Ketua Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Jonias. W. Solmeda membantah pemberitaan salah satu media cetak di Maluku tanggal 28 Februaru 2020 bahwa Laporan Korupsi Bupati kabupaten KKT dilakukan oleh pihaknya dan dipastikan isi berita tersebut HOAX.

“Kami akan mengambil sikap tegas dengan melanjutkan hal dimaksud ke jalur hukum, guna menertibkan oknum-oknum yang dengan sengaja diduga melakukan tindakan pelecehan nama baik lembaga,” ujarnya di Ambon, Rabu (4/3).

Dijelaskan Solmeda, dokumen laporan yang digunakan sebagai referensi pada pemberitaan dimaksud tersebut sama sekali bukan berasal dari LP KPK. Memang nama lembaga serta nama ketua yang tercantum pada dokumen tersebut benar dari LP KPK tapi dirinya tidak mengetahui adanya keeradaan dokumen serta tidak menandatangi berkas apapun terkait laporan dugaan Korupsi, sama halnya dengan isi berita yang mencantumkan dokumen tanpa dibubuhi tanda tangan.

“Sehingga hal ini perlu ditindak tegas agar lembaga kami tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya sendiri kaget ketika dokumen itu ditunjukan kepada saya, jadi sebagai ketua Lembaga di KTT saya sangat menyesal,” tegasnya.

Menurut Solmeda, secara kelembagaan LP KPK Komisi cabang KKT sangat menyangkan pemberitaan tersebut alasannya adalah, bahwa pihaknya tidak pernah tahu menahu dengan pemberitaan itu, selainitu, pihaknya juga tidak pernah dikonfirmasi terkait dengan isi berita yang dimuat dalam media tersebut

“Saya berharap pihak media agar lebih selektif terhadap informan dan informasi yang diterima. Tentu keabsahan informasi perlu dipastikan agar tidak terjadi keleliruan seperti ini, bahkan penting untuk melakukan konfirmasi kepada narasumber sehingga ketika ada pembritaan yang diterbitkan tidak merugikan pihak lain,” bebernya.

Solmeda katakan, dengan adanya pemberitaan sepihak tersebut sangat merugikan kelembagaan mengakibatkan hubungan komunikasi lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi renggang.

“Untuk itu saya berharap supaya teman-teman media juga menjadikan ini sebagai sebuah pembelajaran supaya kedepan tidak harus terjadi kondisi keadaan yang sama,” ungkapnya.

Diungkapkan Solmeda, pihak pihak yang dengan sengaja membuat pemberitaan ataupun pemberitaan yang nanti akan terbit kedepan. Diharapkan untuk tidak lagi menggunakan nama LP KPK.

“Karena persoalan pemberitaan ini sementara kami kaji oleh bagian devisi hukum LPKPK, untuk itu kedepan terdapat indikasi penyalahgunaan atau ada upaya upaya yang melanggar hukum maka saya pastikan bahwa akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Solemda menambahkan, hingga saat ini dirinya maupun pihak lembaga belum mengetahui siapa aktor dibalik pemberitaan kemarin. Tapi dipastikan pihaknya akan terus menggali informasi dan mencari siapa dalang dibalik itu,

“Namun saya pastikan untuk internal pengurus LPKPK di KTT tidak pernah bisa melakukan hal itu, akan tetapi jika terbukti ada keterlibatan Anggota Lembaga, maka saya sebagai ketua lembaga tidak segan segan mengambil langkah tegas untuk menertibkan,” katanya.

“Karena apapun konsideraan dari pada dokumen tersebut itu bukan produk dariP KPK, sekalipun kop dokumen tertera nama LP KPK tapi saya tegaskan bahwa sama sekali tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut, entah itu didapat dari mana, kami juga tidak tahu,” katanya lagi.

Pos terkait