Gelar Konferensi Pers, Ini Yang Disampaikan Pihak Keluarga Pasien

  • Whatsapp
Pihak keluarga dari Almh. Ibu Johana Rahajaan saat menggelar Konferensi Pers di Tual, Selasa (22/7/2020).

Langgur, Malukupost.com – Terkait dengan meninggalnya pasien atas nama Ibu Johana Rahayaan (63) di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur pada tanggal 18 Juli 2020 yang ditetapkan sebagai pasien Covid-19, maka keluarga besar dari almarhumah menggelar konferensi pers di Tual, Selasa (21/7/2020).

Pada kesempatan itu, keluarga yang diwakili oleh Simon Rahayaan (anak), Soni Rahayaan (anak), Rais Rumatora (menantu), Alvin Rahayaan (anak), Nicky Renleeuw (anak), Buce Rahayaan (cucu), menyampaikan kronologis ibu Johana Rahayaan sejak dirawat di rumah sakit,  hingga akhir hayatnya.

Nicky Reenleuw menjelaskan, keluarga berkesimpulan bahwa sejak ditetapkan sebagai Pasien Terkonfirmasi Covid-19 sampai dengan saat ini, Almarhumah atau keluarga Almarhumah, tidak pernah mendapatkan/diberikan bukti tertulis hasil pemeriksaan SWAB/PCR yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 atau pihak lain yang berwenang.

“Pada hari Senin (13 Juli 2020), dokter menginformasikan hasil Swab test kepada Simon, bahwa ibu Johana dinyatakan positif Covid 19. Namun hasil tersebut ditunjukkan hanya dalam bentuk tangkapan screenshoot dari Hanphone dokter yang berisi nama pasien dan keterangan positif,” ujanya.

Selain itu, hasil rontgen paru-paru almarhumah tidak pernah diterima oleh pihak keluarga, padahal hasil rekam medik merupakan hak pasien, sebagaimana diatur dalam pasal 52 huruf e, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

“Dokter hanya menginformasikan hasil rontgen ibu Johana kepada Simon secara lisan bahwa paru-paru pasien seperti ditutupi oleh ‘awan-awan putih’ (dalam bahasa verbatim dokter), tanpa menunjukkan atau menyerahkan bentuk fisik hasil foto rontgen tersebut,” imbuhnya.

Nicky mengungkapkan, sejak Almarhumah ditetapkan berstatus reaktif, pihak keluarga yang diijinkan untuk mendampingi maupun seluruh tenaga medis yang menangani Almarhumah sampai sebelum meninggal, tidak pernah mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana ditetapkan dalam buku Standar Alat Pelindung Diri (APD) Dalam Manajemen Penanganan Covid-19.

“Semuanya hanya mengenakan masker dan sarung tangan. Bahkan pada saat masih berstatus reaktif, Simon harus membeli sendiri masker dan sarung tangan yang dipakai selama melayani Almarhumah. Penggunaan APD lengkap oleh tenaga medis, keluarga dan Tim Gugus Tugas baru dilakukan pada saat pemulasaran jenazah sampai dengan pemakaman Almarhumah,” tuturnya.

Menurutnya, penggunaan APD seadanya tentu saja melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Pasien Covid-19 sebagaimana ditetapkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Nicky mengatakan, sesuai protokol kesehatan, apabila seorang dinyatakan reaktif (hasil Rapid test), apalagi sudah dinyatakan Terkofirmasi Positif (hasil Swab test), maka Tim Gugus Tugas Covid-19 seharusnya melakukan tracking untuk selanjutnya dilakukan rapid test terhadap semua orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien tersebut.

“Namun kenyataannya, sampai dengan saat ini, tracking dan rapid test tersebut tidak pernah dilakukan terhadap keluarga Almarhumah, baik yang ikut mendampingi Almarhumah di rumah sakit, maupun keluarga yang tinggal bersama-sama Almarhumah,” imbuhnya.

Diungkapkan Nicky, kedua anak yang melayani almarhumah selama berada di rumah justru berinisiatif minta dilakukan rapid test, namun pihak rumah sakit tidak pernah memberitahukan hasil rapid test mereka berdua.

“Atas inisiatif sendiri pula, mereka mendatangi tenaga medis yang melakukan rapid test untuk menanyakannya, dan ternyata mereka berdua hasilnya Nonreaktif,” sesalnya.

Dijelaskan Nicky, selama berada dalam perawatan di ruang isolasi, beberapa kali pihak keluarga diberikan resep obat untuk dibeli dengan biaya sendiri diluar.

Menurutnya, hal tersebut jelas bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2020 telah menegaskan bahwa Infeksi Novel Corona Virus (2019-nCoV) yang kemudian dikenal secara luas sebagai Covid-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah atau digolongkan sebagai Penyakit Infeksi Emerging (PIE).

Oleh karena itu, sebagaimana juga tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, semua upaya penanggulangan Covid19 termasuk Seluruh biaya perawatan pasiennya ditanggung oleh Negara (Secara rinci, pembebasan biaya pasien PIE dijelaskan dalam Permenkes No.59 Tahun 2016).

Aturan tersebut menegaskan bahwa pembebasan biaya dimulai sejak pasien ditetapkan sebagai suspect hingga keluar hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium dan/atau dimulai sejak pasien dinyatakan positif menderita penyakit infeksi emerging tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan konfirmasi laboratorium hingga dinyatakan sembuh sesuai dengan kriteria atau meninggal.

Bahwa pembebasan biaya juga meliputi komponen biaya administrasi pelayanan, pelayanan dan perawatan di IGD, ruang isolasi, ruang ICU dan jasa dokter, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi) sesuai dengan indikasi medis; obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; rujukan; dan pemulasaran jenazah (kantong jenazah, peti jenazah, transportasi dan uburan).

Nicky mengungkapkan, sejak awal apabila hasil SWAB/PCR sudah keluar dan disampaikan secara tertulis kepada keluarga Almarhumah, maka pihak keluarga sudah berikhtiar akan menerima apapun diagnosa penyakit yang diderita Almarhumah.

“Dengan demikian, maka kehebohan sebelum pemakaman Almarhumah sesuai protokol kesehatan itu tidak perlu terjadi. Selain penanganan, buruknya komunikasi dan transparansi dari pihak rumah sakit dan Gustu kepada kami keluarga,” tegasnya.

Untuk itu, pihak keluarga telah menyurati DPRD Malra (bukti tanda terima surat) untuk memediasi penyelesaian masalah ini.

Pos terkait