Pemeo Kei: “Im kai afa mav ed wa”

  • Whatsapp

Opini Rudi Fofid-Ambon

Sekitar tahun 1969, ayah saya mengayuh sepeda dari Langgur ke Watdek.  Saya duduk di belakang memeluk pinggangnya.  Jalan tanpa aspal, sepi, dan tidak ada mobil maupun  sepeda motor melintas di situ. Orang selalu berjalan di tengah jalan dan aman nyaman saja.

Persis pada sebuah titik, antara Ohoijang dan Watdek, ayah saya mengayuh pelan sekali. Tinggal jarak sekitar dua meter di belakang seseorang pria, barulah ayah membunyikan bel berkali-kali untuk efek kejutan.

“Kring kring kring”

Pria itu meloncat ke samping, lalu dengan gaya pesilat yang pecah bunga, ia lantas berujar dengan mantap.

“Untung sudah biasa di Ambon,” katanya sambil tersenyum bangga.

Ayah saya berhenti, lalu keduanya bercakap-cakap akrab.  Rupanya itu adalah seorang kawan bekas tentara.  Mereka sama-sama purnawiraran angkatan darat.

Kalimat “sudah biasa di Ambon” masih saya ingat sampai sekarang.  Ambon dalam Bahasa Kei  disebut Yabun (bandingkan kata Yapono, Apono, embun, Ambon).  Ambon sebagai sebuah pusat setelah Ternate-Tidore, memang menjadi simbol kemajuan, terutama setelah Indonesia merdeka, dan Ambon menjadi ibokota Provinsi Maluku.

Orang-orang Maluku di pulau manapun selalu berorientasi kepada Ambon sebagai titik tengah kemajuan.  Lagu Ambon, logat bicara Melayu Ambon menjadi suatu kecenderungan yang membanggakan.  Barang siapa berbicara dengan logat Ambon, terasa itu berkelas.

Orang-orang Kei, adalah orang-orang yang juga bermigrasi.  Mereka berlayar ke mana-mana.  Hampir di semua pulau di Maluku, terdapat orang Kei yang kawin-mawin dengan penduduk setempat.  Ada pula orang Kei yang merantau ke Tanah Jawa-Sumatera lalu kemudian kembali lagi ke kampong halaman membawa cerita-cerita gemilang dari nun di rantau sana.

Dalam Bahasa Kei, tanah rantau di luar Kei disebut mav.  Orang-orang Kei selalu memandang positif segala yang baik dari luar sana.  Mereka menaruh hormat kepada para pendatang, baik yang sekadar dalam perjalanan, maupun datang menetap di Kei.

Pada tahun 1970-an, ketika kapal-kapal penumpang mulai lancar sedikit masuk-keluar pelabuhan Tual, makin banyak orang Kei pergi merantau atau pulang rantau.  Pada saat itu pula beredar pemeo yang gemar sekali diucapkan orang.

“Im kai afa mav ed wa”.  Artinya, kalian tidak tahu hal-hal di rantau sana.  (Im = kalian, kai = tahu, afa = apa, sesuatu, mav = asing, rantau, ed = tidak, wa = sebentuk fatis dalam bahasa Kei untuk menegaskan secara dramatis, ungkapan di depannya).

Pemeo “Im kai afa mav ed wa” biasanya diucapkan  oleh orang yang merasa unggul karena pernah merantau, atau pernah mendengar cerita-cerita gemilang dari rantau, ditujukan secara sinis kepada orang yang dianggap terkebelakang, kurang gaul, kurang info, bahkan kampungan (saya sendiri tidak suka pakai baik lisan maupun tulisan, tetapi demi menjelaskan ini, saya pakai saja).

Sikap menghormati, menghargai, mengagungkan segala yang dari luar, pada batasan tertentu, adalah sesuatu yang positif saja.  Orang luar dari tempat yang jauh mampir di kampong kita, kita sambut dengan baik.  Itu adalah sikap humanis, bentuk keramahan yang natural.

Butuh riset ilmiah yang cermat untuk menjelaskan secara antropologi bagaimana sikap orang-orang pulau yang menghormati para pendatang, para perantau ke tempat kita, yang dalam istilah Melayu disebut  sebagai orang dagang.

Sikap dasar yang ramah dan kagum sewajarnya, ya boleh  saja.  Persoalan kita kemudian hari ini adalah rasa hormat dan kagum yang wajar dan tulus itu, terasa mengalami bias.  Dari kagum menjadi kultus.  Telah muncul suatu konsep diri yang mungkin bias dan cilaka.  Semua yang dari luar adalah baik,  bagus, dan benar, pintar,  maju, modern sementara semua yang kita punya tidak baik, jelek, salah, bodoh, tertinggal, kolot.

Pengaruh media massa terutama televise dengan citra-citra iklan, telah membuat juga perubahan konsep diri.  Secara ras, terbentuk konsep diri bahwa kulit hitam, rambut keriting, itu adalah jelek, sedangkan putih dan pirang lurus, itulah cantik dan tampan.  Demikian pula  bicara bahasa kampung, logat kampung, itu adalah tradisional dan kampungan, sedangkan logat ibukota Jakarta,  genit Inggris dan genit Belanda, itulah modern.

Kebudayaan di dunia memang dinamis, saling menginspirasi, saling mempengaruhi.  Ada percampuran budaya, ada pertukaran budaya.  Dinamika ini berlangsung terus-menerus.  Sungguh hebat bahwa Maluku adalah sebuah titik jumpa paling hebat di Nusantara.  Maluku mengalami percampuran budaya bangsa-bangsa dan percampuran darah.  Semua ini berlangsung setidaknya secara progresif setelah Portugis pertama tiba di Banda, Lucipara, Ambon, Ternate tahun 1512.

Di tengah perjumpaan kebudayaan besar itulah, masyarakat tradisi di Maluku termasuk di Kei mencoba  bertahan dengan bangga pada apa yang kita sebut adat dan tradisi. Banyak dinamika yang terjadi di dalam masyarakat tradisi, baik secara natural maupun rekayasa sosial-politik oleh negara.

Orang-orang Kei, setidaknya tidak gampang menyerah begitu saja pada regulasi oleh negara.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap sebagai bentuk penyeragaman, dan mengebiri dan membunuh nilai tradisional, ternyata tidak serta-merta membuat orang Kei pasrah dan kalah.

Raja Maur Ohoivut JSP Rahail adalah sebuah contoh.  Ia menyebutkan, bahwa sebagai warga negara, kita jalankan UU Nomor 5/1979 tetapi sebagai warga Evav, kita tetap jalankan adat-istiadat di sini.  Petronella Savsavubun (sekarang Kadis Kebudayaan Maluku Tenggara) dalam skripsinya menggunakan istilah “pemesraan UU Nomor 5/1979 dengan Hukum Larvul Ngabal.  Artinya, hukum positif dan hukum adat bisa hidup berdampingan tanpa saling membunuh, malah bisa mesra.  Sungguh menarik bahwa sikap Raja Rahail itu dipelajari oleh orang-orang Finlandia di Eropa, untu memperkukuh daya tahan mereka terhadap modernitas.

Kembali kepada pemeo “im kai afa mav ed wa”, belakangan ini di Kei muncul sekelompok orang muda terpelajar dengan gagasan mengejutkan.  Mereka menuding praktik kepemimpinan di Kei (rat, orangkai) yang berdasarkan keturunan (seperti mata rumah parentah di Ambon) adalah praktik feodel yang harus dihapus.  Ini sebuah sistem yang kolot, ketinggalan dan tidak demokratis.  Di Kota Tual, gagasan ini bahkan sampai diekspresikan dalam demonstrasi yang menuntut pemilihan  pemimpin ohoi dilakukan secara demokratis.  Artinya,  siapa saja dari marga mana saja boleh mencalonkan diri atau dicalonkan.

Cetusan atau tuduhan feodal  dan tuntutan demokratis di Kei belakangan ini dari beberapa kaum terpelajar muda, boleh jadi merupakan sebuah pikiran yang lompat jauh, lompat jangkit, jumping.  Mereka menepis pranata adat Kei dengan hukum adat Larvul Ngabal.  Sikap ini boleh kita catat sebagai sebuah sikap baru, berani,  dan nekat, walaupun jumping.  Apakah pikiran dan tuntutan mereka harus diterima?  Semua ini terpulang kepada masyarakat hukum adat Kei itu sendiri.

Saya belum bertemu atau berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan para muda yang dinamis itu.  Akan tetapi kalau tuntutan hidup berdemokrasi ala demokrasi barat karena barat dianggap lebih baik dari tradisi leluhur Kei, kita perlu diskusi panjang.  Bahwa kalau gagasan itu menuntut segera diwujudkan segera, nampaknya juga terlampau dipaksakan.  Padahal, adat Kei sendiri tidak kaku-kaku amat.  Orang Kei cukup luwes untuk hal yang harus beradaptasi, dan apa yang harus dipertahankan.

Sebuah teladan cantik dalam tradisi Kei adalah tentang hukuman mati (ditenggelamkan hidup-hidup ke dasar laut) untuk pelanggaran hukum adat paling berat (pembunuhan atau kejahatan susila).  Hingga saat ini, masyarakat hukum adat Kei belum pernah menghapus hukuman tersebut.  Mereka secara arif dan bijaksana “tidak menerapkan hukuman tersebut”.

Di Ngilngof, kampung halaman saya, semua tahu bahwa Tethool mendapat mandat leluhur untuk menjabat orangkai.  Dalam praktik pemerintahan di Ngilngof, ternyata orang Ohoitimur pernah menjabat orangkai Ngilngof.  Demikian juga, orang Fofid pernah menjadi orangkai Ngilngof.  Apakah semua ini karena orang Ngilngof telah menganut demokrasi barat sehingga marga lain di luar Tethool bisa menjadi orangkai?  Tentu tidak.  Mereka tidak mengadopsi paham barat.  Orang Tethool jualah yang mengajukan Ohoitimur lantas Fofid.  Semua ini semata-mata karena kearifan orang kampung saja.  Untuk hal ini, kami sangat bangga pada kearifan di level kampung dan tidak memaksakan diri untuk mengadopsi demokrasi barat yang kita sangka penuh dengan persamaan, egaliter, menghormati HAM, modern, ternyata kapitalis dan membunuh.

“Im kai afa mav ed wa”.  Semoga pemeo ini hanya menjadi semacam provokasi untuk putra-putri Kei belajar, belajar, dan belajar, dan hidup dalam filosofi orang Kei, bukan filosofi Eropa, Amerika, atau belahan bumi lain.  Menjadi Kei adalah modern, tidak kolot, tidak keji, tidak kampungan. Te felbe?

Kalau ada pikiran-pikiran baru dan progresif, mari kita bawa ke atas tikar.  Tasdov te! Ulil o, tabe hormat.

Ambon, 7 Juli 2020

Penulis adalah jurnalis, Redaktur  Pelaksana Maluku Post, tinggal di Ambon

Pos terkait