LBH ARI Menilai KH Hasyim Rahayaan Tidak Mengerti Hukum

  • Whatsapp
Matutu
Ketua LBH ARI Lukman Matutu (kiri), bersama Advokat M. Hanafi Rabrusun (kanan)

Tual, MalukuPost.com – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Abdi Rakyat Indonesia (ARI) Lukman Matutu menyesali pernyataan yang disampaikan kuasa hukum (KH) Hasyim Rahayaan atas dugaan ijazah palsu pada salah satu media Online.

Menurut Matutu, pernyataan dari kuasa hukum tersebut menyebutkan langkah hukum LBH ARI dalam proses Praperadilan terkait dugaan Ijazah palsu itu keliru.

“Maka kami menilai Kuasa Hukum Hasyim Rahayaan tidak mengerti Hukum. Dalam suatu permasalahan dimana ada sebab pasti ada akibatnya, dimana pernyataan langkah hukum yang kami publikasikan melalui media, terkait proses praperadilan nanti, itu berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh saudara terlapor lewat pemberitaan salah satu media Online,“ ujarnya di Tual, Senin (28/9).

Matutu katakan, sebelumnya saudara terlapor Hasyim Rahayaan mengatakan bahwa kasus dugaan ijazah palsu yang menjerat dirinya itu dinilai tidak memiliki cukup bukti, dan telah ditutup untuk itu penyidik Polres Tual, dimana telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3).

“Apabila pihak Polres Tual benar menutup perkara tersebut, maka kami bertekad akan praperadilan perkara tersebut, karena pemeriksaan sah atau tidaknya surat penghentian penyidikan perkara (SP3) merupakan salah satu lingkup wewenang praperadilan,“ tandasnya.

Diungkapkan Matutu, yang dimaksud dalam proses Praperadilan pihak penyidik atau pihak ketiga atau yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.

“Kok malah kami dikatakan keliru dalam mengambil langkah praperadilan itu, hal ini justru sebaliknya,“ sindirnya.

Matutu berharap, ada transparansi dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu tersebut oleh penyidik Polres setempat, dan penanganannya harus sesuai dengan laporan.

“Dalam penanganan dugaan kasus ijazah palsu tersebut penyidik polres harus berpatokan pada laporan dimana dicantumkan Pasal 263 ayat 2 KUHAP dan pasal 68 Ayat 2, Undang-undang Nomor 20 tentang sistem pendidikan Nasional,“ tegasnya.

Matutu menambahkan, apabila pihak penyidik mencoba untuk mengeluarkan SP2HP dengan cara menghentikan penyelidikan dalam tenggang waktu tiga bulan, maka menurut Undang-undang peradilan tata usaha negara dalam 90 hari dianggap diam – diam telah menyetujui penghentian perkara tersebut.

“Kalau itu terjadi, maka kami juga menganggap 90 hari penyidik Polres Tual secara diam-diam telah menghentikan perkara tersebut, untuk itu sudah ada referensi kami dalam mengambil langkah praperadilan pada nantinya,“ pungkasnya.

Pos terkait