Langgur, Malukupost.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Maluku Tenggara (Malra) merupakan salah satu OPD yang dimintai keterangan oleh Pansus LKPJ Tahun 2020 DPRD setempat.
Pembahasan bersama antara Pansus LKPJ Tahun 2020 dengan DKP Malra tersebut digelar di ruang sidang utama DPRD setempat, Sabtu (25/4).
Kepada Malukupsot.com di Langgur, Senin (26/4/2021), Kepala DKP Malra, Nicodemus Ubro membenarkan hal tersebut.
“Dalam tahun 2020 kemarin itu kita berada dalam situasi pandemi Covid-19 (bencana non alam) yang berdampak secara sosial maupun ekonomi. Meskipun dalam situasi pandemi, sebagai leading sector, dinas perikanan sebagai instansi teknis diharapkan untuk terus mengawal kegiatan-kegiatan perikanan baik itu budidaya maupun tangkap sehingga tetap eksis,” ujarnya.
Diakuinya, pada awal bulan Maret dan April 2020 hampir semua kegiatan terhenti karena adanya kebijakan nasional dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus korona.
“Kita tahu pada saat itu pelabuhan kapal dan bandara semuanya ditutup. Ini tentu secara distribusi, hasil-hasil perikanan akan terhenti semua, namun mereka tetap berupaya dan bekerja,” imbuhnya
Meskipun kondisi pandemi Covid-19 masih tinggi, para nelayan budidaya dan nelayan tangkap ini tetap melakukan usaha, dimana mereka tetap mengirimkan hasil melalui kapal-kapal yang masuk.
Ubro mengungkapkan, pada bulan Juni-Agustus 2020, kegiatan-kegiatan usaha perikanan di Malra berjalan meskipun masih dalam situasi pandemi. Melalui kebijakan bupati melalui RPJMD, bantuan-bantuan sarana tangkap dan budidaya perikanan di tahun 2020 diberikan kepada para nelayan untuk memperkuat aset dan usaha di perikanan tangkap maupun budidaya
“Target kami sesuai indikator kinerja kunci (IKK) di RPJMD maupun Renstra untuk produksi tangkap, targetnya 94.500 ton sekian, dan kami melampaui. Sementara target budidaya itu 2.000 ton, kami sampai dengan 2.600 ton. Artinya kami melampaui target kerja kami, dan itu mencapai 100%,” bebernya.
Selain itu, terkait ekonomi makro (PDRB) kabupaten Malra tahun 2020 dari sektor pertanian, kehutanan serta perikanan memberikan sumbangan 31 %. Dan dari 31 % (ketiga sektor tersebut), sektor perikanan sendiri mencapai angka 28 % (memberikan kontribusi besar dan signifikan).
“Artinya, dalam kondisi pandemi Covid-19 pun kegiatan perikanan tetap eksis karena dapat memberikan sumbangan bagi ekonomi masyarakat maupun daerah. Intinya disitu. Mudah-mudahan kondisi ini tetap terjaga,” tandasnya.
Ubro menambahkan, disisi lain, dengan ditetapkannya provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), maka di dalam tahun 2021 ini pihaknya akan bergerak untuk membuat feasibility study (studi kelayakan) tentang Malra sebagai bagain dari LIN.
“Sehingga kita dapat berperan dalam rangka mensukseskan provinsi Maluku sebagai LIN,” katanya.
Menurutnya, hal tersebut tentu akan memberikan dampak ekonomi yang sangat tinggi, baik dari sisi tenaga kerja, ekonomi masyarakat maupun daerah
“Tahun 2020 kemarin (dalam kondisi pandemi) kabupaten Malra mengirim ikan ke luar daerah itu 2000 ton lebih, padahal kita disini belum ada pelabuhan perikanan, dan kami punya data pengiriman ikan itu lebih tinggi dari daerah-daerah lain di Maluku kecuali Dobo. Kita kalah dari Dobo karena pelabuhan perikanan sudah ada dan kapal-kapalnya banyak, tetapi daerah-daerah yang lain kita masih lebih banyak untuk pengiriman ikan ke luar daerah,” tuturnya.
Untuk diketahui, ikan yang dikirim dari Malra ke luar daerah tersebut berasal dari masyarakat, dari perusahaan perorangan, mereka-mereka yang memiliki coldstore disini dan juga warga yang membawa ikan ke Papua (Merauke dan Timika) dan daerah lainnya.
Capaian kerja dari DKP Malra tahun 2020 tersebut pun mendapat apresiasi dari wakil rakyat saat rapat pembahasan dengan Pansus LKPJ, bahkan ada intervensi penambahan anggaran kepada dinas perikanan oleh anggota DPRD Malra.
“Penambahan anggaran itu tergantung dari urgensi kepentingannya untuk apa. Saya mau penambahan anggaran, tapi untuk membangun suatu cluster (kawasan) ekonomi baru yang berbasis perikanan. Jangan kita hanya tahu perikanan ini adalah salah satu leading sector, tapi kita tidak punya satu kawasan sentra yang berbasis perikanan,” pungkasnya.
