Thomas Ulukyanan: DPC Demokrat Malra Tidak Terlibat Dalam 10 Koalisi Parpol

  • Whatsapp
Plt Sekertaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara, Thomas Ulukyanan, SH.

Langgur, MalukuPost.com – Dewan Pmpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menyatakan tidak tidak terlibat dengan aktifitas 10 koalisi partai politik yang menamakan dirinya Pimpinan Parpol Malra Peduli Keadilan.

Kepada awak media di Langgur, Rabu (1/9/2021), Plt Sekertaris DPC Partai Demokrat Thomas Ulukyanan menyampaikan hal tersebut.

Menurutnya, keterlibatan salah satu kader berinisial AO dalam koalisi parpol sesungguhnya bukan atas nama DPC Partai Demokrat Malra.

“Entah atas dasar apa saudara AO bertindak atas nama DPC Partai Demokrat Malra dalam aktivitas 10 parpol yang menamakan diri koalisi pimpinan parpol Malra peduli keadilan itu,” katanya.

“Keterlibatan AO tersebut berdasar secara personal, bukan mengatasnamakan Partai Demokrat,” katanya lagi.

Ulukyanan mengungkapkan, dalam lampiran Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) nomor 132/SK/ DPP.C/PD.C/VI/202 tertanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhyono, nama AO tidak lagi tercantum dalam daftar kepengurusan DPC Partai Demokrat Malra.

Menurutnya, tidak tercantumnya nama AO dalam SK DPP tersebut tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam tubuh partai berlambang Bintang Mercy tersebut beberapa waktu lalu.

“Dari dinamika partai Demokrat beberapa waktu lalu, maka DPP Partai Demokrat telah merombak kompisisi kepengurusan dengan dikeluarkannya SK tersebut. Dalam SK struktur kepengurusan DPC Malra terbaru ini, tidak terdapat nama saudara AO,” ungkap Ulukyanan.

Olehnya itu, secara organisator dan kelembagaan parpol, AO tidak dapat lagi menggunakan nama Partai Demokrat untuk kepentingan personal apapun.

“Kapasitas saya disini sebagai Sekertaris DPC Partai Demokrat, dan saya ditugaskan oleh Ketua DPC untuk menyampaikan klarifikasi terkait polemik politik yang sedang terjadi,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga memastikan seluruh DPC Partai Demokrat Malra tidak terlibat, bahkan tidak tahu-menahu soal aktifitas koalisi yang mengatasnamakan 10 parpol itu.

“Dari berita yang kita baca, dikatakan bahwa ada 10 partai koalisi. Kalau memang dari 10 parpol itu menyatakan pendapat, pasti ada agreement (perjanjian). Dan jika ada agreement, maka yang berhak menyatakannya adalah pengurus yang sah, namun dalam hal ini selaku pengurus yang sah, kami tidak tau,” bebernya.

Ulukyanan menambahkan, pihaknya menghargai sikap politik personal AO, namun sesuai AD/ART Parpol, maka AO dalam kapasitasnya saat ini tidak lagi memiliki hak untuk bertindak mengatasnamakan Partai Demokrat.

“Saudara AO punya hak politik secara pribadi, tetapi dari sisi institusi dengan menggunakan nama partai, itu tidak benar karena yang bersangkutan tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum, red) dalam Partai Demokrat,” tukasnya.

Sebagai tindaklanjut atas tindakan AO ini, Ulukyanan katakan, pihaknya telah diinstruksikan oleh DPP untuk secara administratif menyuruti pihak Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu, KPU dan Kesbangpol.

Hal tersebut dilakukan guna menginformasikan keberadaan AO yang tidak lagi menjadi bagian dari kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Malra.

“Saya mau tegaskan komitmen partai bahwa jika dikemudian hari, AO masih menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat, pihak DPC Malra tidak akan segan-segan menempuh jalur hukum. Dan apabila peringatan ini tidak juga digubris, maka bisa saja berdasarkan keputusan DPC dengan melaporkan secara berjenjang, kami akan mengambil langkah hukum,” pungkasnya.

Pos terkait