Tampil Dalam Webinar Nasional, Bupati Hanubun Ungkap Keberhasilan Perangi Stunting. (Bagian II/Habis)

Bupati Malra Drs. Hi. Muhamad Thaher Hanubun menjadi narasumber dalam Webinar Nasional, kerjasama BKKBN, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Tanoto Foundation. Medan, Sumatera Utara, Rabu (6/7/2022).

Langgur, MalukuPost.com – Bupati Hanubun mengakui tidak dapat bekerja sendiri dalam penanganan stunting di Malra.

Untuk itu, dibentuklah Tim Konvergensi Penanggulangan Stunting di Daerah yang anggotanya dari berbagai unsur dengan berpedoman pada Buku Pedoman Teknis Penanggulangan Stunting dari Kemendagri yang intinya melaksanakan 8 Aksi Konvergensi.

“Tahun 2020 dan 2021 secara tuntas melaksanakan seluruh Aksi Konvergensi. Membangun sistem kerja (Teamwork) yang melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi dan saling berkolaborasi,” jelas Hanubun.

Menurut Hanubun, dengan membangun sinergi untuk Intervensi, OPD Teknis saling berkoordinasi untuk melengkapi dan memperkuat komitmen dari semua pihak karena hal penting yang menjadi perhatian Pemkab Malra adalah akurasi dan validitas data.

“Data survey dan penilaian Stunting sangat penting dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Data dikelolah secara baik oleh tenaga-tenaga berkompeten serta selalu dalam pengawasan,” kata Hanubun.

Tahun 2021 Data Prevalensi Stunting yang dilaporkan pada Web Monitoring hampir sama dengan Data Survey Tim Independen dari Kementerian Kesehatan. Deviasi hanya sebesar 0,6 persen.

“Untuk masalah Stunting maka tidak dibolehkan memberikan data yang tidak sesuai kondisi lapangan,” tegas Hanubun.

Dijelaskan Hanubun, Malra juga terus berupaya membangunan komitmen-komitmen penting antar seluruh pelaku dan pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan stunting.

Sebagai Kepala Daerah, dirinya terjun langsung, memimpin, mengawal dan memperkuat komitmen penanggulangan Stunting melalui pelaksanaan Rembuk Stunting selama tiga tahun (2020 hingga 2022).

“Kami menyinkronkan program, kegiatan dan sub kegiatan OPD untuk bersama-sama, saling bersinergi melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting. Stunting telah menjadi salah satu target dalam RPJMD 2018-2023,” ungkapnya.

Mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi serta Dana Alokasi Khusus (DAK), secara langsung kepada desa-desa Lokus dan/atau desa yang memiliki Risiko Tinggi, mendorong kerjasama dan dukungan pihak-pihak terkait guna bersama-sama berkolaborasi.

Selain itu, mengoptimalkan kinerja kader/petugas lapangan yang bertugas di desa serta didukung kinerja pelayanan jaringan kesehatan, memberikan insentif kepada Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) dan Kader Posyandu Rp.500.000 tiap orang setiap bulannya (sejak tahun 2019).

“Pembayaran insentif KPM setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kedepannya akan diikuti dengan pemberian insentif yang sama kepada Kader PPKBD dan Sub-PPKBD,” tandas Hanubun.

Diungkapkan Hanubun, keberhasilan menurunkan stunting di Malra lantaran juga mendapat dukungan penuh dari Tim Penggerak PKK setempat.

“Ketua TP PKK sekaligus selaku Asnib Parenting Kabupaten Malra sangat antusias dan memberikan dukungan yang sangat besar. Atas dukungan kinerja yang diberikan, Malra dua kali meraih penghargaan sebagai Daerah paling Inovatif dalam upaya penururunan Stunting.,” ujarnya.

Target penurunan Stunting di RPJMN 2020-2024 yaitu 14 Persen pada tahun 2024, Malra sudah berkomitmen akan bekerja keras dan mendukung pencapaian target Prevalensi Stunting 14 Persen.

“Kami Optimis akan mampu mencapai angka 14 persen pada tahun 2023. Alasan sederhana, bahwa dengan kondisi sebelumnya, kami mampu menekan Stunting di angka rata-rata 2,87 persen pertahun. Kami juga akan selalu memohon dukungan dan pendampingan dari pemerintah Pusat, BKKBN dan Kemendagari,” pungkasnya.

Pos terkait