Hukunala: Pencopotan Lucky Wattimury Sudah Melalui Kajian Oleh DPP PDI Perjuangan

Ambon, MalukuPost.com – Mantan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan, Noverson Hukunala menilai proses pencopotan Lucky Wattimury dari jabatan Ketua DPRD Maluku dan Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi setempat sudah melalui proses kajian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang cukup panjang atas kesalahannya yang terulang lagi.

“Pencopotan seorang kader dari posisi oleh DPP itu sudah melewati berbagai kajian dan Saya kira terkait dengan Pak Lucky Wattimury, karena dua masalah yang sama yang terjadi lagi,” ujarnya via telepon selulernya, Sabtu (15/10/2022).

Dijelaskan Hukunala, Wattimury pernah pernah dipanggil oleh DPP tanggal 11 September 2020 dan setelah itu DPP memberi warning kepadanya agar tak melakukan kesalahan lagi, tapi ternyata kasus yang sama terjadi lagi pada Tahun 2022 dan Wattimury pun kembali dipanggil oleh DPP tanggal 12 September 2022 lalu.

“Saya kira ini masalah yang kedua kali dan kalau sampai kedua kali, Saya kira wajar jika DPP mengambil sikap melepaskan Pak Lucky dari Ketua DPRD dan Bendahara DPD,” tandasnya.

Hukunala katakan, bukan karena ada yang mencoba mengganjal Wattimury sebagai kader partai, namun Wattimury pasti tahu bahwa hal-hal seperti itu akan tetap disikapi oleh DPP.

“Disisi yang lain benar atau tidaknya manuver dari pihak-pihak tertentu untuk mengganjal Wattimury terkait politik Kota Ambon maupun 2024, Wattimury sendiri yang lebih tahu itu,” tegasnya.

Hukunala berharap, jangan sampai persoalan tersebut menjadi polemik bahwa DPP serta merta mencopot Wattimury karena ada kepentingan lain.

“Jadi polemik soal Pak Lucky Wattimury jangan sampai diperpanjang oleh kader karena seakan-akan DPP mengambil sikap itu karena ada tendensi tertentu, tetapi yang saya pahami ini adalah persoalan kedua,” ungkapnya.

Menurut Hukunala, masalah yang terjadi memang merupakan persoalan person Wattimury, tetapi terlepas dari persoalan person, Wattimury juga terikat dengan posisi dan jabatannya di partai. Dirinya juga tidak menyalahkan Lucky dan tidak menuding siapa-siapa.

“Tetapi di DPP tidak akan memberikan sanksi kepada kader tanpa melalui proses yang panjang, dan Lucky tahu itu. Bahkan, partai akan selalu membela kadernya ketika tidak salah. Tetapi partai juga tidak akan sungkan memberikan sanksi kepada para kader partai yang memang terbukti dan sah itu adalah salah,” pungkasnya.

Hukunala menandaskan, dalam persoalan yang terjadi DPP telah memanggil Wattimury dan sesuai informasi yang didapatinya, Wattimury pun diberikan waktu 1 Minggu sejak dipanggil untuk mengklarifikasi masalah tersebut sebelum akhirnya proses pencopotan itu dilakukan oleh DPP.

“Jadi, bukan hanya Pak Lucky Wattimury, tetapi setiap kader yang melakukan hal yang sama dengan Pak Lucky Wattimury pun akan mendapatkan ketegasan-ketegasan yang sama dari Partai,” bebernya.

Hukunala menambahkan, Partai memberi sanksi tidak serta merta tapi mempelajari segala konsekwensi dan resiko yang terjadi.

“Marwah Partai ini menjadi taruhan. Partai itu tidak pernah membuat keputusan menciderai kadernya, kecuali anggotanya mempunyai sikap, perilaku dan tidakan yang menciderai dirinya sendiri,” ujarnya.

Pos terkait