Langgur, MalukuPost.com – Pasca pemilihan kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) tahun 2018 lalu, partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampil sebagai salah satu partai pengusung pemerintahan terpilih saat ini.
Selain menjadi salah satu partai pengusung yang memenangkan pasangan Muhamad Thaher Hanubun dan Petrus Beruatwarin (MTH-PB) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malra periode 2018-2023, partai besutan Prabowo Subianto ini juga berhasil menghantarkan tiga kadernya untuk menyuarakan kepentingan rakyat di parlemen (anggota DPRD Malra periode 2019-2024).
Ketiga legislator kebanggaan Gerindra Malra tersebut yakni Albert Efruan, Willibrordus Lefteuw dan Abraham Beruatwarin.
Tidak sampai disitu saja, salah satu dari ketiga kader tersebut menduduki jabatan eksklusif pimpinan DPRD setempat (Wakil Ketua I) yakni Albert Efruan.
Dalam perjalanannya sejak tahun pertama pemerintahan MTH-PB hingga memasuki tahun kelima ini, Gerindra bersama partai politik (parpol) pengusung lainnya terus bahu-membahu melakukan pengawasan melekat terhadap jalannya roda pemerintahan agar sesuai dengan visi-misi.
Kepada MalukuPost.com di Langgur, Kamis (26/1/2023), Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Malra) Albert Efruan menyatakan, pengawasan tersebut merupakan bagian dari tanggungjawab politik parta Gerindra.
“Yang petama, sebagai partai pengusung sejak terpilih hingga sekarang ini punya kewajiban yakni melakukan pengawasan melekat sehubungan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, mengontrol semua jalannya tugas-tugas pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati. Partai Gerindra mengawal proses pemerintahan dengan mengingatkan pemerintahan tentang visi dan misi,” ungkapnya.
Efruan mengatakan, pihaknya akan tetap dan terus memberikan kontribusi pikir kepada pemerintah untuk menjawab tantangan pembangunan sesuai dengan visi-misi pemeintahan.
“Kalau ada tanggapan masyarakat bahwa partai Gerindra ada dibawah bayang-bayang pemerintahan itu keliru, karena yang namanya partai pengusung, punya tanggungjawab untuk mengontrol pemerintahan dari awal hingga berakhirnya masa pemerintahan,” tandas Efruan.
Menurutnya, jika pemerintahan MTH-PB dalam perjalannya tidak sesuai dengan visi-misi maka partai yang mengusung punya tanggungjawab untuk mempertanyakan dan mengoreksi pemerintahan.
“Jadi, kalau sampai dengan hari ini partai Gerindra Malra masih bisa berproses dengan pemerintahan itu hal biasa yang terjadi pada setiap pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Efruan mengungkapkan, pihaknya mengakui dan mengapresiasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
“Perlu kami pertegaskan pula bahwa sampai dengan periodesasi tahun keempat (2022) pemerintahan saat ini dan nanti berakhir pada bulan Oktober tahun 2023, kami melihat bahwa terlalu banyak pembangunan yang kemudian terealisasi di kabupaten Malra,” ungkapnya.
Olehnya itu, pihaknya akan terus dan tetap mendukung pemerintahan MTH-PB hingga berakhirnya nanti.
“Secara politik kami harus sampaikan bahwa kami Partai Gerindra Malra akan terus mendukung pemerintahan saat ini hingga selesai,” pungkas Efruan.
