Tanaman Dibabat Bersih, Masyarakat Adat Kalosa Waht Minta PT BGP dan PT Balam Energi Bayar Denda Adat

Ambon, MalukuPost.com – Dua perusahaan gurita yang bergerak di bidang minyak dan gas, yakni PT Bureau Geophysical Prospecting (BGP) dan PT Balam Energi sepertinya tak pernah habis mengusik ketenangan masyarakat kabupaten SBT.

Diduga ke dua perusahaan tersebut kembali membabat habis tanaman jangka panjang masyarakat adat Kalosa Waht, Desa Administrasi Kilmury. Bahkan, ironisnya perusahaan seismik tersebut enggan mengganti rugi tanaman warga, dengan berbagai dalil.

Menanggapi masalah yang terjadi antara Masyarakat Adat Kalosa Waht dengan PT BGP Indonesia dan PT Balam Energi Limited, Kepala Desa Missing, Saharudin Bugis pun angkat bicara.

“Prinsipnya masyarakat adat Kalosa Waht menuntut agar PT BGP Indonesia dan PT Balam Energi segera angkat kaki dari wilayah hukum tersebut,” ungkapnya dalam rilis yang diberikan kepada wartawan, Sabtu (21/1/2023).

Dikatakan, selaku Kepala Pemerintahan Desa Administratif Missing, Kecamatan Kilmuri, dirinya sangat mendukung langkah masyarakat.

Apalagi, dengan beberapa tuntutan yang di sampaikan kepada pihak perusahaan yakni, meminta ganti rugi tanaman jangka panjang yang di babat habis oleh Perusahaan seismik ini dan meminta bayar denda adat atas lahan adat milik masyarakat adat Kalosa Waht.

“Yang menjadi alasan dari tuntutan tersebut adalah, pihak perusahaan pada saat awal masuk di Kilmuri untuk melakukan sosialisasi, tidak melibatkan saya selaku Kepala desa Administratif Missing yang berada dalam wilayah hukum Kecamatan Kilmuri,” katanya.

“Bahkan, tanpa melibatkan tokoh adat Kalosa Waht yang notabene memiliki hak atas lahan adat tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada indikasi atau di duga pihak-pihak tertentu mencari keuntungan, dengan tidak melibatkan tokoh adat kalosa Waht ini,” imbuhnya.

Dengan demikian, berdasarkan alasan ini tokoh adat Kalosa Waht yang sekarang bertindak sebagai koordinator dengan masyarakat lain, menuntut apa yang sudah menjadi hak mereka melalui Kuasa Hukum.

“Soal ijin penggunaan lahan adat, menurut Pihak Perusahaan mereka telah mendapatkan ijin pakai dari Raja Kilmuri namun di sisi lain, lahan adat tersebut adalah milik dari Masyarakat Adat Kalosa Waht, bukan milik Raja Kilmuri atau siapapun,” tandas Saharudin.

Pos terkait