Langgur, MalukuPost.com – Arahan Presiden Republik Indonesia tentang isu-isu penting yang harus menjadi perhatian dari seluruh pemerintah daerah di tahun 2023-2024 yakni kemiskinan ekstrim dan persoalan stunting.
Hal tersebut diungkapkan Bupat Maluku Tenggara (Malra)i M. Thaher Hanubun dalam arahannya pada kegiatan pembukaan forum OPD Provinsi Maluku Bidang Sosial di Langgur, Jumat (17/3.2023).
“Forum di hari ini, dirasa sangat selaras dengan semangat kami di Malra yang sedang gencar berjuang untuk menurunkan angka kemiskinan, dan secara khusus mengejar penanggulangan kemiskinan ekstrim,” kata Bupati.
Berkaitan dengan isu penanggulangan kemiskinan ekstrim, ini sangat berkaitan erat dengan persoalan ekonomi dan sosial. Setiap orang yang dikategorikan miskin, pasti memiliki persoalan ekonomi dan berimplikasi pada rendahnya kesejahteraan sosial.
Di Malra, lanjut Bupati, sesuai data dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, jumlah keluarga Kemiskinan Ekstrim sebanyak 11.815 KK tersebar di 11 kecamatan.
“Data ini memang diperkirakan masih ada BIAS, sehingga verifikasi dan validasi tetap diperlukan,” ujarnya.
Berdasarkan data kemiskinan ekstrim yang diterima, tim di tingkat kabupaten melakukan pencocokan data. Data dicocokan dengan DTKS sehingga dari pencocokan akan diperoleh data KK yang harus diverifikasi lebih lanjut karena belum termasuk pada DTKS.
Verifikasi melalui pencocokan data ini semakin mudah karena secara berkala Tim dinas sosial selalu melakukan Verifikasi dan Validasi Data DTKS, sesuai Pemutahiran Data dari Kementerian Sosial.
Data DTKS terbaru sesuai Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2023, untuk Bulan Februari 2023, jumlah warga Malra yang masuk DTKS sebanyak 79.325 orang, berasal dari 23.073KK.
Untuk penanggulangan Kemiskinan Ekstrim ini pula, maka sinergi pembiayaan dan intervensi disusun untuk dilaksanakan. Sistem dibangun untuk menjadi model kerja dari tingkat pemerintah daerah sampai turun ke level desa. Termasuk dukungan sektor swasta.
Bupati Hanubun menjelaskan, target Nasional Kemiskinan Ekstrim yang harus turun menjadi “0” persen di tahun 2024, adalah tujuan Pemkab Malra.
Dokumen Perencanaan yang selanjutnya menjadi dasar penganggaran diarahkan untuk membangun sistem kerja yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrim di Malra.
Sementara untuk persoalan stunting, Bupati Hanubun mengungkapkan, prevalensi stunting di Malra per tahun 2022 sebesar 16,98%.
“Pada awal kepemimpinan kami, Stunting tercatat sebesar 30,01%. Alhamdullilah-Puji Tuhan, dalam 4 (empat) tahun Stunting mampu ditekan turun sebesar 13,03 %,” bebernya.
Stunting yang merupakan isu nasional, secara konsisten terus diberantas di Kabupaten Maluku Tenggara. Kolaborasi dan Sinergi antar sektor terus dilakukan guna mengejar target prevalensi stunting 14% di tahun 2024.
Utntuk persoalan inflasi di Malra, dalam 2 (dua) tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Yang terakhir Tahun 2022 Inflasi Malra (dengan sampel hitung Kota Tual), mencapai angka 4,52 persen. Hal ini juga yang sudah menjadi antisipasi dalam masa pasca Covid-19.
Sebelumnya di tahun 2019 dan 2020 inflasi Malra tetap terjaga di bawah 3 persen. Inflasi yang mampu terjaga ini, kemudian menghantarkan Malra meraih penghargaan sebagai Pengendalian Inflasi Terbaik, untuk kategori wilayah Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Penghargaan ini diterima dalam ajang TPID Award
Kemenko perekonomian, pada 2 (dua) tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020 dan Award Upaya untuk menjaga stabilitas inflasi dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tim ini didorong untuk secara rutin memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kebijakan jangka pendek untuk pengendalian inflasi.
Termasuk dalam minggu-minggu terakhir ini, TPID Malra terus bekerja untuk menjaga stabilitas inflasi dalam masa-masa menjalang puasa Ramadhan dan Lebaran.
“Terkait isu Priroitas Nasional yang Saya sebutkan tadi, sangat berkaitan dengan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Kemiskinan Ekstrim sudah tentu berkaitan langsung dengan
PMKS. Stunting 95 persen terjadi pada balita yang keadaan keluarganya tidak terlalu baik. Inflasi sangat rentan dan berpengaruh pada melahirkan orang miskin baru. Ketiga Isu ini memiliki keterkaitan hubungan,” tandas Bupati.
Untuk itu, penanganan isu-isu tersebut, tidak dapat dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Isu-isu yang saling berkaitan ini harus ditangani secara simultan, bersamaan dan dengan suatu sinergi yang baik.
