Ambon, MalukuPost.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Maluku kembali jadi sorotan publik. Tiga dapur penyedia makanan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kota Tual, dan Kota Ambon ditutup sementara menyusul kasus keracunan yang menimpa puluhan siswa dalam sepekan terakhir.
Gelombang insiden bermula di SMP Negeri Tepa, MBD, pada 11 September 2025. Sebanyak 30 siswa terpaksa dirawat usai menyantap hidangan sekolah. Seminggu kemudian, 17 siswa SD Negeri 19 Tual mengalami hal serupa, lalu diikuti kasus di SD Inpres Passo, Ambon, yang menimpa 16 siswa.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Maluku, Rosita, menjelaskan bahwa penutupan dilakukan untuk kepentingan investigasi.
“Kami menunggu hasil uji laboratorium dari BPOM. Sampai hasilnya keluar, dapur MBG di tiga lokasi ini tidak boleh beroperasi,” tegasnya, kamis (25/9/2025).
Meski begitu, Rosita menilai program MBG tetap penting. Menurutnya, makanan sehat di sekolah berperan besar dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa dan meringankan beban orang tua. Namun ia mengakui masih ada kelemahan dalam pengawasan lapangan.
“Standar operasional sebenarnya sudah ada, mulai dari distribusi, penyimpanan, sampai penyajian. Tapi disiplin pelaksanaan harus lebih diperketat, apalagi di wilayah dengan rantai pasok panjang,” ujarnya.
Asisten I Setda Maluku, Djalaludin Salampessy, memastikan program MBG tidak akan dihentikan, meski harus melewati proses evaluasi menyeluruh. “Kalau ada kasus, tentu diperbaiki. Tapi tidak bisa digeneralisasi seakan-akan programnya gagal. Kita butuh ini untuk menyiapkan Generasi Emas 2045,” katanya.
Djalaludin menambahkan, pemerintah sedang mencari solusi untuk mengatasi persoalan logistik, terutama di daerah 3T. “Ada bahan pangan yang sulit didistribusikan. Itu jadi salah satu akar masalah. Dua hari lagi, kami akan rapat tematik untuk membahas distribusi,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Maluku dan BPOM tengah menyiapkan protokol kedaruratan agar insiden serupa bisa ditangani lebih cepat. Dari tiga lokasi terdampak, hanya Ambon yang sudah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Kepercayaan masyarakat harus dijaga. Karena itu, guru dan orang tua juga harus ikut mengawasi langsung. Program ini baik, tapi kualitas dan keamanan makanan harus benar-benar dijamin,” pungkas Djalaludin.
