AMBON, MalukuPost.com – Di tengah tekanan ekonomi nasional yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga energi dunia, masyarakat Maluku menjadi salah satu kelompok yang paling rentan merasakan dampaknya. Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan membuat biaya distribusi barang semakin mahal, sementara daya beli masyarakat terus tertekan akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pengamat Pekerjaan Sosial, Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa krisis ekonomi tidak boleh dibiarkan menjadi beban yang harus ditanggung sendiri oleh keluarga-keluarga kecil di Maluku.
Menurutnya, negara dan pemerintah daerah harus hadir melalui kebijakan yang mampu melindungi kelompok masyarakat paling rentan.
“Jangan biarkan keluarga-keluarga kecil di Maluku menanggung sendiri beban krisis ekonomi. Ketika harga kebutuhan pokok naik dan biaya hidup semakin berat, yang paling terdampak adalah mereka yang memiliki akses ekonomi terbatas,” kata Hobarth dalam analisisnya mengenai kondisi ekonomi Maluku dari perspektif pekerjaan sosial, Sabtu (30/5/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan di Maluku masih mencapai 15,38 persen atau sekitar 287.760 jiwa. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional. Di wilayah perdesaan, tingkat kemiskinan bahkan mencapai 24,61 persen, dengan rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 6,47 anggota keluarga.
Menurut Hobarth, situasi ini semakin berat ketika pelemahan rupiah berdampak langsung pada harga barang kebutuhan pokok. Data Sistem Informasi Pangan Maluku pada Mei 2026 menunjukkan harga bawang merah telah mencapai Rp51.949 per kilogram, sementara cabai rawit merah menyentuh Rp71.406 per kilogram.
Kondisi tersebut juga terlihat pada harga beras premium yang mencapai Rp17.000 per kilogram di Kota Ambon dan bisa menembus Rp20.000 per kilogram di wilayah kepulauan seperti Tual dan Maluku Barat Daya. Perbedaan harga itu menunjukkan besarnya beban logistik yang harus ditanggung masyarakat di daerah-daerah terpencil.
Dari perspektif pekerjaan sosial, Hobarth menilai kelompok yang paling merasakan tekanan ekonomi adalah nelayan kecil yang bergantung pada solar bersubsidi, petani di pulau-pulau terpencil, serta keluarga miskin yang hidup dengan penghasilan sangat terbatas.
“Ketika rupiah melemah, harga kebutuhan naik, dan biaya produksi meningkat, maka dampaknya tidak hanya soal ekonomi. Tekanan tersebut juga berpengaruh terhadap kondisi sosial dan psikologis keluarga. Karena itu, perlindungan sosial harus dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar program tambahan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang telah menggelar Gerakan Pangan Murah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah serta upaya pengawasan distribusi bahan pokok oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun demikian, menurutnya, tantangan yang dihadapi masyarakat membutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Hobarth menegaskan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan agenda pembangunan jangka panjang dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang sifatnya mendesak. Terlebih, ketika tekanan ekonomi global terus memengaruhi kondisi dalam negeri dan daya beli masyarakat mengalami penurunan secara sistemik.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan daerah difokuskan pada tiga prioritas utama, yakni memperkuat jaring pengaman sosial yang responsif, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui intervensi pasar yang terukur, serta memperluas akses layanan psikososial bagi masyarakat rentan.
“Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga martabat masyarakat. Negara harus memastikan keluarga-keluarga kecil di Maluku tidak menjadi pihak yang menanggung sendiri konsekuensi dari krisis yang mereka tidak ciptakan,” tegas Hobarth.
Menurutnya, pekerjaan sosial memiliki peran strategis dalam situasi tersebut, bukan hanya sebagai penolong saat krisis terjadi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang membantu membangun sistem perlindungan sosial yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Maluku.
