MalukuPost.com, Tual – Pemerintah Kota (Pemkot) Tual menggandeng empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi strategis untuk memperkuat pelayanan publik hingga pengembangan sektor perikanan.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) di Aula Balai Kota Tual, Selasa (21/7/2026).
Empat mitra yang menandatangani kerja sama yakni PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tual, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, PT PLN Nusantara Power Services Unit PLTMG Langgur, dan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tual.
Penandatanganan MoU turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Fadirubun, staf ahli wali kota, staf khusus wali kota, para asisten Sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan masing-masing instansi.
Kerja sama dengan PT Pos Indonesia mencakup penerimaan pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Sementara dengan PPN Tual difokuskan pada pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan sekaligus penguatan sektor perikanan dan kelautan.
Adapun kerja sama dengan PT PLN Nusantara Power Services Unit PLTMG Langgur meliputi pengangkutan sampah domestik non-B3, dukungan pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta pelatihan penanggulangan bencana.
Sedangkan kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tual berfokus pada pengelolaan persampahan di lingkungan terminal bahan bakar.
Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan BUMN dan instansi strategis.
“Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan BUMN dan instansi strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui kerja sama ini, kita berharap koordinasi semakin kuat, ruang kolaborasi semakin luas, dan potensi yang dimiliki masing-masing pihak dapat dioptimalkan,” kata Yani.
Ia menilai pembangunan daerah tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan berbagai pihak. Karena itu, kerja sama yang dibangun harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Yani, kerja sama dengan PT Pos Indonesia diharapkan memperluas akses layanan keuangan dan logistik hingga wilayah kepulauan sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kerja sama dengan PT Pos ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Yani juga menyoroti pentingnya memperkuat sinergi dengan PPN Tual. Menurutnya, pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan hanya menjadi salah satu bagian dari kerja sama, sementara potensi terbesar Kota Tual berada pada sektor perikanan dan kelautan.
Ia berharap koordinasi dengan PPN Tual dapat menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor tersebut, termasuk menyikapi kebijakan pengelolaan laut yang kini menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
Dalam kesempatan itu, Yani mengungkapkan Kota Tual menjadi salah satu dari dua daerah di Maluku yang memperoleh program strategis Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026. Bahkan, pada 2027 direncanakan mendapat tambahan empat kampung nelayan.
“Kalau produksi dan ekspor ikan meningkat, tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah, dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.
Selain itu, Yani mendorong penataan kawasan pesisir melalui pelestarian lamun sebagai bagian dari pengembangan blue carbon.
Ia juga berharap adanya penambahan armada kapal, peningkatan pasokan energi minyak bagi nelayan, serta dukungan PLN dalam penataan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik.
Di akhir sambutannya, Yani mengingatkan seluruh OPD dan mitra kerja agar hasil penandatanganan MoU tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
“Dengan pelaksanaan kerja sama ini saya minta progresnya terus dievaluasi supaya jangan terkesan hanya seremonial atau pencitraan kepada publik. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan menghasilkan kemajuan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan akan mengevaluasi kehadiran serta kinerja aparatur pemerintah dalam setiap agenda penting sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Tual.
