JAKARTA – Di hari kedua Forum Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025 digelar, Selasa (16/9), suara Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memecah suasana. Bukan sekadar laporan biasa yang ia sampaikan, melainkan pertanyaan mendasar yang menohok jantung perbincangan ekonomi nasional.
Sambil duduk, Gubernur menatap narasumber sambil disaksikan peserta forum para pemimpin daerah, ekonom, hingga pejabat pusat, mengangkat persoalan yang jarang disentuh, apakah benar pertumbuhan ekonomi yang tinggi benar-benar menghadirkan kemakmuran bagi rakyat?
“Dari rata-rata statistik yang disampaikan, sebagai Gubernur Maluku ia mengaku agak senang, karena pertumbuhan ekonomi Maluku-Papua cukup tinggi. Tetapi, sekali lagi, data statistik ini bukan kabar gembira baginya. Secara substansi, kami tidak melihat korelasi yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran daerah,” suaranya menggelegar.
Ia menyebut pertumbuhan itu bagaikan fatamorgana indah dari jauh, tetapi hampa ketika didekati. “Kami berasumsi jangan-jangan pertumbuhan ekonomi ini pertumbuhan yang tidak inklusif. Tumbuh tinggi karena adanya investasi besar, seperti tambang di Maluku Utara, tetapi yang menikmati paling besar hanyalah investor dan pemilik modal. Sementara masyarakat lokal hanya mendapat sisanya yang amat kecil,” tegasnya.
Namun, kritik Gubernur tidak berhenti di situ. Ia beralih pada isu yang lebih fundamental, rendahnya tax ratio Indonesia. “Agak miris juga kalau tax ratio Indonesia hanya 10 sekian persen. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Kamboja misalnya, yang sering dianggap lebih rendah dari Indonesia, mereka justru jauh lebih tinggi, mencapai 24 sampai 25 persen,” ujarnya, sembari menggeleng.
Pertanyaan itu ia lontarkan bukan sekadar untuk mengkritik, melainkan menggugah kesadaran kolektif. Baginya, rendahnya pendapatan negara akan selalu menjadi penghambat kesejahteraan daerah.
“Negara yang pendapatannya meningkat pasti berimbas ke daerah. Karena itu, apa faktor paling mendasar sehingga tax ratio kita begitu rendah? Ini penting untuk dijawab,” desaknya.
Di hadapan forum, ia juga menegaskan peluang yang seharusnya dimanfaatkan. “Kita sudah berada di era digitalisasi, yang memungkinkan tax ratio itu bisa ditingkatkan signifikan, lebih baik lagi. Jangan sampai peluang ini terbuang sia-sia.”
Suasana forum mendadak berubah hening. Kalimat Gubernur Maluku meninggalkan gema panjang. Ucapan-ucapan itu seakan menyuarakan kegelisahan daerah-daerah di luar Jawa, yang sering merasa terpinggirkan oleh narasi pertumbuhan nasional yang tak selalu sejalan dengan realitas di lapangan.
Bagi Hendrik Lewerissa, angka-angka makro bukanlah akhir dari cerita. Ia menuntut jawaban, kapan pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi milik rakyat, bukan sekadar catatan statistik yang indah namun menyesatkan.
