Ambon, MalukuPost.com – Rencana Pemerintah Provinsi Maluku membangun Maluku Integrated Port (MIP) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali memantik perdebatan. Setelah Samson Atapary menyuarakan keraguannya terhadap proyek tersebut di sebuah grup WhatsApp, kini tanggapan keras datang dari Rauf Pelu, juru bicara Lawamena, gerakan masyarakat pendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Rauf menilai komentar Samson terlalu skeptis dan tidak mencerminkan semangat membangun daerah. Menurutnya, sikap semacam itu mencerminkan tabiat lama sebagian masyarakat Maluku yang sulit memberi dukungan pada inisiatif besar pemerintah.
“Ini khas tabiat kebanyakan orang di Maluku. Bukannya baku keku (saling dukung), malah baku kuku (saling tarik ke bawah). Seperti gatang di ember, tidak mau lihat sesama naik. Ironisnya, sikap seperti ini justru datang dari mereka yang katanya berpendidikan tinggi,” sindir Rauf, Senin (6/10).
Menurut Rauf, pandangan Samson yang menilai proyek MIP hanya sebatas Memorandum of Understanding (MoU) tanpa jaminan APBN menunjukkan ketidaktahuan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional di era Presiden Prabowo Subianto.
“MIP bukan proyek asal-asalan. Ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk dalam rencana afirmatif pembangunan kawasan timur Indonesia. Pemerintah pusat sekarang tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi membuka ruang besar bagi investasi swasta, baik nasional, asing, maupun melalui skema Public Private Partnership (PPP),” jelasnya.
Ia menjelaskan, tahapan awal berupa MoU adalah langkah umum dalam proyek investasi besar yang bernilai triliunan rupiah. MoU menjadi dasar bagi investor dan pemerintah daerah untuk menyiapkan studi kelayakan, analisis lingkungan, dan desain kerja sama sebelum masuk tahap kontrak.
“Menyebut MoU sebagai proyek gelap itu keliru dan dangkal. Semua investasi besar pasti dimulai dari nota kesepahaman. Belum masuk tahap kontrak, bukan berarti tidak serius,” tegasnya.
Rauf juga menepis anggapan bahwa proyek MIP belum memiliki regulasi dan pasar yang jelas. Ia menilai logika itu terbalik.
“Kalau pelabuhan saja belum berdiri, masa regulasi mau dibuat duluan? Regulasi muncul setelah infrastrukturnya siap. Pemerintah tidak bisa mengatur sesuatu yang belum ada. Jadi jangan dibalik logikanya,” ujarnya menekankan.
Lebih jauh, Rauf menyayangkan perbandingan yang dibuat Samson antara MIP dan proyek lain seperti LIN (Lumbung Ikan Nasional) atau ANP (Ambon New Port). Menurutnya, setiap proyek memiliki karakter, sumber pendanaan, dan momentum politik yang berbeda.
“Menyamakan MIP dengan LIN atau ANP itu tidak tepat. Ini bukan proyek kertas kosong, tapi bagian dari strategi membangun poros ekonomi baru di wilayah barat Pulau Seram. Pandangan pesimis justru merusak kepercayaan investor,” katanya.
Sebagai putra asli Seram Bagian Barat, Rauf mengajak masyarakat agar tidak mudah termakan pesimisme. Ia menegaskan, MIP harus dipandang sebagai peluang besar yang bisa membuka lapangan kerja, memperkuat konektivitas logistik, dan menghidupkan ekonomi pesisir.
“Kalau semua orang Maluku hanya pandai mengkritik tanpa memberi solusi, sampai kapan daerah ini maju? Mari baku keku untuk Maluku, bukan baku kuku. Dukung pemerintah supaya MIP benar-benar terwujud di bumi Saka Mese Nusa,” pungkasnya.
