Jakarta, MalukuPost.com – Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa (FABEM-SM) bersama Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo-Gibran (MASKER PRAGI) menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan nasional.
Kedua organisasi menilai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, pertanian, serta perikanan dinilai menjadi pilar utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Ketua Umum DPP FABEM sekaligus Ketua Umum DPP MASKER PRAGI, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., mengatakan penguatan ekonomi kerakyatan harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, inklusif, serta didukung tata kelola pemerintahan berbasis meritokrasi agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujar Tody.
Menurutnya, pembangunan sektor pangan tidak dapat hanya bertumpu pada pertanian, tetapi juga harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap sektor perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Ia mendorong lahirnya desa-desa komoditas yang mampu melahirkan eksportir berkelas dunia, sekaligus penguatan desa nelayan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut dinilai akan meningkatkan produktivitas, memperkuat rantai pasok pangan berbasis hasil laut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Selain itu, FABEM dan MASKER PRAGI menilai perlindungan lahan pertanian menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurut mereka, pengendalian alih fungsi lahan sawah harus dilakukan secara konsisten melalui implementasi regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Kedua organisasi juga menyoroti langkah pemerintah yang memperkuat sinkronisasi kebijakan tata ruang bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan lahan pertanian.
Mengacu pada keterangan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 28 Januari 2026, Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah sepanjang periode 2019–2024 akibat alih fungsi menjadi kawasan industri maupun permukiman.
Sekretaris Jenderal DPP MASKER PRAGI, DR (c) Muliansyah Abdurrahman, S.Sos., M.Si., menambahkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, serta penguatan perlindungan masyarakat adat menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan melalui optimalisasi potensi daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW MASKER PRAGI Sumatera Utara, Rinno Hadinata, S.Sos., menyatakan pembangunan sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, dan desa nelayan harus berjalan secara terpadu agar mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Di sisi lain, Tody Ardiansyah Prabu menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi, perlindungan terhadap petani, penguatan koperasi, reformasi tata niaga, serta akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
Ia juga menilai Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah komoditas pangan melalui pengembangan industri pengolahan, produk organik tersertifikasi, dan teknologi ramah lingkungan agar mampu bersaing di pasar global.
FABEM dan MASKER PRAGI berharap seluruh program pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan dapat dijalankan secara konsisten dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Menurut kedua organisasi tersebut, kolaborasi seluruh elemen bangsa menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaya saing, dan memiliki ketahanan pangan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
