AMBON, MalukuPost.com – Musim penghujan di Maluku tahun ini mengalami keterlambatan cukup jauh di tengah curah hujan yang tercatat paling rendah dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih perlu diantisipasi pemerintah.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengatakan kondisi tersebut merupakan bagian dari anomali cuaca yang terjadi tahun ini. Pergeseran musim hujan membuat periode panas dan kering berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah.
“Katong ada anomali cuaca. Katong musim penghujan terjadi mundur, dan sangat-sangat jauh,” kata Kasrul dalam keterangan pers di kantor Gubernur, (8/10/2026). Dihadiri BPBD, BMKG, OPD terkait, TNI/Polri serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Kasrul, waktu masuk musim penghujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Maluku. Untuk wilayah Ambon dan Buru, misalnya, musim penghujan diperkirakan baru masuk lebih belakang, dengan durasi yang diperkirakan hanya berlangsung hingga sekitar April.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena periode kering yang panjang meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla. Meski kejadian kebakaran mulai mengalami penurunan, pemerintah tetap memperkuat langkah antisipasi agar ancaman tersebut tidak kembali meningkat.
“Lima tahun terakhir, curah hujan tahun ini paling rendah,” ujarnya.
Menghadapi kondisi itu, Pemprov Maluku memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Langkah tersebut diarahkan agar setiap daerah mengenali potensi kerawanan di wilayahnya dan memastikan kesiapan menghadapi dampak musim kering yang berkepanjangan.
Kasrul mengatakan Pemprov Maluku menindaklanjuti kondisi tersebut dengan mengonsep surat Gubernur Maluku kepada para bupati dan wali kota. Pemerintah daerah diminta memperhatikan sejumlah aspek penting, mulai dari pemetaan kondisi wilayah, kesiapan sarana dan prasarana hingga sumber daya manusia.
“Kenali kondisi, sarana prasarana, kemudian SDM. Apakah buat posko dan sebagainya,” katanya.
Menurut Kasrul, penanganan tidak cukup dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota perlu berada dalam satu langkah agar mitigasi dan antisipasi dapat dilakukan secara terpadu sesuai kondisi masing-masing wilayah.
“Selain itu, untuk satukan langkah terpadu, melibatkan pemerintah kota juga,” ucapnya.
Penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov Maluku menghadapi kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Pemerintah daerah juga didorong memastikan kesiapan personel, fasilitas pendukung dan mekanisme penanganan apabila terjadi kekeringan maupun karhutla.
Dengan pergeseran musim hujan dan rendahnya curah hujan, pemerintah memilih memperkuat kesiapsiagaan di daerah agar dampak periode kering yang berkepanjangan dapat ditekan.
