AMBON, MalukuPost.com – Pengusutan dugaan korupsi pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 kembali berlanjut dengan langkah penggeledahan, Selasa (17/11/2026).
Sehari sebelumnya, Senin (16/11/2026), penyidik Kejati Maluku lebih dahulu memeriksa tiga pejabat Disdikbud sebagai saksi. Ketiganya masing-masing berinisial KLL selaku Kepala Bidang Kebudayaan, JB sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, dan HS yang menjabat Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus.
Setelah pemeriksaan tersebut, tim penyidik kembali menggeruduk kantor Disdikbud di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kawasan Batu Gajah, Ambon, dengan pengawalan personel TNI. Penggeledahan dilakukan untuk menelusuri dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan pengelolaan anggaran tahun 2025.
Tim penyidik dipimpin Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Maluku, Aser Jongker Orno, bersama sejumlah jaksa.
Dari laporan yang diterima MalukuPost, penyidik menyasar beberapa ruangan kerja di lingkungan kantor Disdikbud yang saat ini dipimpin Sarlota Singerin.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah berjalan. Kejati Maluku sebelumnya telah meningkatkan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada 26 Oktober 2026, setelah tim penyelidik menemukan adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Namun, dugaan persoalan pengelolaan anggaran di Disdikbud Maluku ini telah mencuat sejak 2025. Sejumlah transaksi belanja dan penggunaan anggaran dinas menjadi perhatian, terutama terkait kelengkapan pertanggungjawaban keuangan.
Pada Agustus 2025, pemberitaan MalukuPost mengungkap dugaan persoalan 13 transaksi melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU). Transaksi sepanjang Januari hingga Juli 2025 tersebut memiliki nilai keseluruhan Rp9,2 miliar.
Dari transaksi itu, muncul dugaan bahwa sejumlah pencairan belum didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap dan sah. Persoalan juga berkaitan dengan penggunaan anggaran 2025 untuk membayar kewajiban kegiatan tahun sebelumnya.
Persoalan tersebut tidak berhenti pada temuan transaksi Rp9,2 miliar. Dalam pemberitaan MalukuPost pada 30 Januari 2026, kembali diungkap dugaan belanja bermasalah sekitar Rp4,6 miliar berdasarkan data pengelolaan anggaran hingga Oktober 2025.
Uraian temuan tersebut mencakup belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban memadai, persoalan pemungutan dan penyetoran pajak, serta pembayaran yang diduga tidak sesuai ketentuan. Angka Rp4,6 miliar itu menjadi salah satu bagian dari persoalan keuangan Disdikbud yang mencuat ke publik.
Selain belanja rutin, dugaan penyimpangan juga mengarah pada perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Belanja perjalanan dinas periode Januari hingga Oktober 2025 turut menjadi perhatian setelah muncul dugaan adanya perjalanan yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sah dan lengkap.
Di sisi penegakan hukum, Kejati Maluku telah memulai penelusuran perkara ini sejak 2025. Surat Perintah Penyelidikan diterbitkan pada 18 Agustus 2025 dengan Nomor PRIN-14/Q.1/Fd.1/08/2025, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran Disdikbud Maluku TA 2025.
Setelah melalui proses penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan, penanganan perkara kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 26 Oktober 2026. Penyidik selanjutnya memeriksa sejumlah pihak yang dinilai mengetahui pengelolaan anggaran, termasuk tiga pejabat Disdikbud pada 16 November 2026.
Sehari setelah pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan penggeledahan di kantor Disdikbud Maluku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menelusuri dokumen dan mengumpulkan bukti untuk memperjelas dugaan penyimpangan anggaran yang telah mencuat sejak 2025.


