102 Embung di Maluku Tak Optimal, Swasembada Pangan Terancam

AMBON, MP – Target swasembada pangan di Maluku menghadapi tantangan serius. Sebanyak 102 embung yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota dinilai belum berfungsi optimal akibat lemahnya pemeliharaan, sehingga infrastruktur yang seharusnya menopang pertanian justru berisiko kehilangan manfaat.

Persoalan tersebut disoroti Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur sumber daya air tidak cukup hanya mengejar jumlah, tetapi harus memastikan fasilitas yang telah dibangun benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi petani.

“Ada 102 embung yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Ada yang sudah menjadi menara daging karena perawatannya tidak bagus. Bagaimana mungkin kita mau swasembada pangan kalau infrastruktur yang sudah dibangun masih saja dibiarkan menjadi menara daging,” tegas Anos.

Ia meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku lebih serius memperhatikan pemeliharaan dan optimalisasi fungsi embung.

Menurutnya, fasilitas yang dibangun pemerintah harus dipastikan tetap berfungsi, terutama untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian.

Anos menilai, lemahnya pemeliharaan berpotensi membuat investasi pemerintah kehilangan manfaat. Padahal, embung merupakan infrastruktur strategis, khususnya bagi kawasan pertanian yang menghadapi keterbatasan sumber air.

Selain pemeliharaan, pihaknya mendorong agar kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air mendapat perhatian dalam alokasi APBN Tahun Anggaran 2027.

Ia juga meminta perencanaan pembangunan memperhatikan karakteristik geografis Maluku. Kebutuhan air di kawasan Tenggara Raya, kata dia, berbeda dengan wilayah Pulau Seram maupun Pulau Buru, sehingga penanganannya tidak bisa diseragamkan.

Sejumlah kawasan potensial pertanian, seperti Kairatu hingga Waihatu, serta wilayah Seram Utara mulai dari Kine hingga Seram Timur, Jakarta Baru dan Sumber Agung, diusulkan menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur air.

Untuk kawasan tersebut, Anos mendorong agar pembangunan bendungan turut dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang, bukan hanya berfokus pada penambahan jumlah embung.

Anos juga meminta kejelasan pemeliharaan infrastruktur di kawasan Bendungan Way Apu, Pulau Buru, serta perkembangan pembangunan Bendung Waigeren.

Ia menekankan, pembangunan infrastruktur sumber daya air harus disertai perencanaan pemeliharaan yang terukur dan berkelanjutan. Tanpa itu, fasilitas yang dibangun berisiko tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Menurut Anos, keberhasilan swasembada pangan di Maluku tidak ditentukan oleh banyaknya infrastruktur yang dibangun, melainkan oleh kemampuan fasilitas tersebut menyediakan air, menunjang aktivitas petani, dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Pos terkait