Empat Pengembang Resmi Dipolisikan Raja Halong

  • Whatsapp
Ambon, malukupost.com – Raja Negeri Halong Stella Tupenellay lewat kuasa hukumnya Marleen.J.Petta secara resmi telah melaporkan empat pengembang perumahan yang ada di kota Ambon ke pihak Kepolisian.

Ke empat pengembang perumahan yang dilaporkan ke polisi oleh Raja Negeri Halong tersebut masing-masing, PT. 8 Beringin Motor Coy, PT. Citra Land, PT. Modern Multi Guna, dan PT.Bliss, dengan tuduhan telah melakukan penyerobotan lahan milik Negeri Halong, demikian dijelaskan Marleen.J.Petta kepada wartawan Rabu (11/3) di Ambon.
 “kita telah resmi laporkan ke empat pengembang tersebut, dan pihak Kepolisian telah menerima laporan kami dan di registrasi dengan nomor laporan LP-B/57/III/2015/SPKT Tanggal 16 Februari 2015, “ ungkap Petta.

Dijelaskan Petta, sesuai register dati tahun 1814, Negeri Halong memiliki empat bekas tanah dati yang merupakan dati lenyap yakni, dati Ulath, dati Erie, dati Wakieuw, dan dati Nawatatin.

Kemudian pada tahun 1905, Raja Halong saat itu Jacob Frederik Tupenalay menyewakan sebidang tanah dengan luas 1.708.000 meter persegi kepada seorang warnaga negara Belanda bernama Adolf Versteegh untuk jangka waktu 75 tahun yakni sejak tahun 1905 hingga 1980.

Selanjutnya Petta katakan, Versteegh mempekerjakan Marhin Lisapally dan Piter Dominggus Nitalessy sebagai mandor besar, hal ini guna mengawasi dan menjaga tanaman-tanaman yang ada pada tanah tersebut. Namun pada tahun 1936 atau sebelum masa kontrak berakhir, Versteegh meninggal dunia dan pengelolaan lahan dan tanaman diatas lahan tersebut dikuasai oleh Marthin Lisapally dan Piter Dominggus Nitalessy yang saat itu menjabat sebagai mandor besar.
“Pada tahun 1970 atau 10 tahun masa kontrak berjalan terbitlah Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Marthin Lisapally dan Piter Dominggus Lisapally. Dan HGU tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemerintah negeri Halong, “ tandas Petta.

Padahal lanjut Petta, hak yang dimiliki Versteegh atau pihak-pihak lainnya yang memanfaatkan tanah tersebut dalam petuanan negeri Halong adalah merupakan hak pakai saja dan bukan merupakan hak yang menunjukan kepemilikan.

“Dengan demikian menurut hukumnya hak-hak yang muncul dengan berdasarkan pada hak pakai (Erparch) dimaksud yang tanpa sepengetahuan dan atau seijin pemiliknya dalam hal ini pemerintah negeri Halong bukan merupakan kepemilikan atas tanah tersebut, “ tegas Petta.

Ditambahkannya, pada tahun 1996 sertifikat HGU kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Badan Pertanahan Kota Ambon yang menurut hukum adalah cacat administrasi. HGB tersebut masing-masing HGB nomor 5 tahun 1970 atas nama Marthin Lisapally dan Piter Dominggus Nitalessy, sertifikat HGB nomor 3 tahun 1996 atas nama PT. 8 Beringin Motor Coy dengan luas lahan sebesar 680 hektar dan sertifikat HGB nomor 96,97.98 dan 100 atas tahun 1997 atas nama PT.Modern Multi Guna. Dan pada 4 Pebruari 2015 munculah sertifikat hak milik atas tanah tersebut atas nama PT. 8 Pemerintah Kota Ambon.

Menurut Petta, Hal ini terjadi lantaran adanya peran Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon yang membagi-bagikan tanah milik Pemerintah negeri Halong ini kepada pihak-pihak tertentu.

“Pada prinsipnya pemerintah negeri Halong mendukung penuh program pemerintah kota Ambon maupun pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka pengembangan kota Ambon menjadi kota yang modern. Namun hendaknya hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sah dan menurut perundang-undangan yang berlaku. Lantaran selama ini di Maluku tidak pernah ada tanah bekas negara atau Vri landsdomein. Jadi tanah-tanah yang sekarang dikuasai ke empat penembang tersebut adalah milik negeri Halong, “ pungkas Petta. (RR)

Pos terkait