Jumlah Penduduk Miskin Dipengaruhi Garis Kemiskinan

Ambon, Maluku Post.com – Besar kecilnya jumlah penduduk miskin di Maluku sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan yang tercermin dengan rata-rata pengeluaran per bulan sangat rendah.

“Selama Maret 2014 – Maret 2015, garis kemiskinan naik sebesar 13,46 persen, yaitu dari Rp352.208/kapita/ bulan pada Maret 2014 menjadi Rp399.632 perkapita/bulan pada Maret 2015,” kata Kepala BPS Provinsi Maluku, Diah Utami di Ambon, Selasa (15/9).

Dia menjelaskan, memperhatikan komponen garis kemiskinan yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM), maka peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibanding peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Pada Maret 2015 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 76,76 persen.

Masih besarnya porsi makanan dalam struktur pengeluaran penduduk karena penghasilan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar seperti makanan dan minuman daripada pendidikan, kesehatan,perumahan, pakaian, hiburan dan investasi.

Karena itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

“Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan,” tegas Diah.

Pada periode Maret 2014 – Maret 2015, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukan kecendrungan menurun.

Terlihat P1 turun dari 3,80 pada Maret 2014 menjadi 3,52 pada Maret 20125. Demikian pula P2 turun dari 1,11 menjadi 0,92 pada periode yang sama.

Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Diah mengemukakan, BPS Provinsi Maluku mengukur tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

“Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. (MP)

Pos terkait