Kabupaten MBD Dijatahi Mega Proyek Ratusan Miliar Rupiah

Ambon, Maluku Post.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) memaparkan 61 paket proyek pembangunan jalan dan jembatan yang masuk dalam lelang dini untuk tahun anggaran 2016 dengan total nilai Rp 3,71 triliun.

Proyek tersebut mulai dari kawasan Barat sampai Timur Indonesia. Khusus untuk kawasan timur, Maluku masuk salah satunya. Untuk Maluku, paket proyek jalan dan jembatan banyak disasarkan ke Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dirjen Bina Marga, Hediyanto Husaini mengatakan, paket lelang dini tersebar di 15 provinsi dengan jumlah keseluruhan paket sebanyak 61 paket dengan total pagu sebesar Rp 3,71 triliun pada Agustus 2015.

“Terdiri dari 30 paket senilai Rp 1,92 triliun bersumber dari dana rupiah murni dan Rp 1,78 triliun sebanyak 31 paket dari dana SBSN,” ungkap dia di kantornya, Jakarta, Jumat (28/8) sebagaimana dikutip dari Liputan 6.Com. 

Daftar paket lelang dini dari APBN baik bersumber dari rupiah murni maupun Surat Utang Berharga Negara (SBSN) untuk Maluku, antara lain paket Larat-Lamdesar Timur di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nilai Rp 68 miliar, paket Ilwaka-Lurang di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan nilai paket Rp 68 miliar, paket Tepa-Masbuar-Letwurung di Kabupaten MBD (Rp 68 miliar), paket Tiakur-Weet di Kabupaten MBD (Rp 68 miliar), paket Adaut-Kandar di Kabupaten MTB (Rp 68 miliar), paket Lingkar Pulau Marsela di Kabupaten MBD (Rp 68 miliar) dan paket  Pelabuhan-Wonreli-Lapter di Kabupaten MBD juga dengan nilai Rp 68 miliar.

Artinya, paket jalan di Kabupaten MBD hampir mencapai Rp 500 miliar untuk tahun anggaran 2016. Lelang paket proyek ini telah dilaksanakan pada Maret 2015 sesuai arahan Presiden Jokowi.

Sementara itu, Koordinator Badan Investigasi Aset Negara (BIAN) Maluku Barat Daya (MBD) Herman Siamiloy, yang dihubungi media ini di Ambon, (10/9) mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut terlibat mengontrol proses pelelangan beberapa mega proyek ini.

“Semua elemen berkewajiban untuk ikut mengontrol proses pelelangannya nanti. Jangankan hanya proses pelelangan, proses pekerjaan di lapangan oleh perusahaan yang menjadi pemenang tender harus dikontrol karena dananya sangat besar. Kami mencurigai selama ini ada kongkalikong antara pengusaha dengan para pejabat yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas pekerjaan sehingga rakyat dikorbankan,” cetus Herman.

BIAN MBD, tegas Herman, akan selalu berada di garda paling depan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap proses pelelangan hingga realisasi keseluruhan paket proyek jalan di MBD ini. (NET/09)