“Walaupun Provinsi Maluku Utara sudah berdiri sendiri dalam artian sudah mekar dari Provinsi induk Maluku tetapi Divre-nya masih di bawah kendali Maluku. Hal ini disebabkan Perum Bulog Masih mempergunakan konsep yang lama,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Pusat Wahyu Suparyono saat memberikan laporan kepada ketua dan anggota Komisi IV DPR RI yang berkunjung ke Ambon, Senin (2/11).
Begitu juga gudang milik Perum Bulog, kata dia, sudah pasti ada di Maluku dan juga di Maluku Utara.
Dia mengatakan, penyambutan kedatangan para anggota Komisi IV DPR RI berada di lokasi gudang Perum Bulog yang ada di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Gudang ini berkapasitas tampung 10.500 ton, sedangkan kapasitas gudang yang ada di Maluku secara keseluruhan kapasitas daya tampung 24.000 ton.
Sedangkan stok beras yang ada di Provinsi Maluku 18.900 ton dan bisa melayani masyarakat hingga Desember 2015.
“Kemudian untuk beras untuk keluarga miskin (raskin) saat ini 1.797 ton per bulan,” ujarnya.
Hanya saja untuk wilayah Maluku dalam penyalurannya raskin 90 persen melalui laut dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan penyerapan untuk Maluku dan Maluku Utara untuk Divre ini baru tersalur 700 ton.
Selain itu pengadaan beras untuk kedua provinsi ini selalu didatangkan dari Sulawesi Selatan.
“Kami juga perlu laporkan bahwa di Provinsi Maluku Utara juga ada gudang Bulog dengan kapasitas tampungnya 9.000 ton yang terdapat pada tiga lokasi dimana dua lokasi daya tampungnya 3.500 ton dan satu lainnya 2.000 ton,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan, tahun 2014 Bulog mendapat pinjaman dari negara sebesar Rp3 triliun dan tahun ini juga kita harapkan di APBN-P nanti sebesar Rp2 triliun.
“Hanya saja yang Komisi IV DRP RI ingin mengetahui apakah dana sebesar Rp3 triliun itu sampai atau tidak di Maluku dan Maluku Utara, yang maksud hasilnya, selain itu apakah juga ada masalah atau kendala yuang dihadapi di daerah ini,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan bupati dan wali kota ada masukan dari kabupaten bahwa ternyata tidak semua raskin itu beras. Ada usulan dari Kabupaten Maluku Tenggara kalau bisa mendapat anggaran untuk membeli ketela pohon.
“Ini satu kearifan lokal yang perlu dilihat lagi yang perlu dilihat sebab bisa saja harganya jauh lebih murah,” ujarnya. (MP-3)
