Ambon, Maluku Post.com – Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima bantuan paket proyek peningkatan sarana perikanan tangkap maupun budidaya bisa dikoordinasikan dengan DPRD agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak mubazir.
“Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku sebaiknya tidak perlu ragu untuk berkoordinasi dalam mencari sasaran penerima bantuan agar bisa tersalurkan sebelum akhir tahun anggaran,” kata Ketua Komisi B DPRD Maluku, Reinhard Toumahuw, di Ambon, Kamis (3/12).
Dia mencontohkan penyaluran sejumlah paket bantuan sarana peralatan tangkap dan budidaya tahun anggaran 2015 yang bersumber dari APBD provinsi Maluku belum terealisasikan akibat tidak adanya kelompok masyarakat penerima.
Penjelasan Reinhard disampaikan dalam rapat kerja komisi dengan sejumlah mitra, termasuk DKP Maluku.
“Mau dikasih kepada masyarakat saja susah. Padahal sarana perikanan tangkap yang akan diberikan kepada penerima ini gratis, jadi bisa berkoordinasi dengan DPRD programnya terealisasi dan penggunaan anggaran lebih tertanggung jawab,” tandasnya.
Dalam rapat tersebut, Abdul Azis yang mewakili Kadis DKP Maluku menjelaskan, tahun anggaran 2015 ada sembilan paket proyek budidaya perikanan dan 14 paket perikanan tangkap yang disalurkan berbasis program gugus pulau.
“Hingga kini belum semua proyek tersebut rampung, seperti dari lima paket proyek sarana penangkapan ikan, tersisa satu paket yang belum direalisasikan karena belum ada konfirmasi dari desa penerima,” katanya.
Alasannya, DKP Maluku lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan seperti itu karena dikhawatirkan jangan sampai tidak tepat sasarannya. (MP-5)
