Ambon, Malukupost.com – Organisasi kemasyarakatan Badan Investigasi Aset Daerah (BIAN) Maluku diharapkan, sebagai mitra kerja pemerintah yang memiliki struktur kepengurusan tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya merupakan langkah strategis untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan NKRI serta berperan sebagai fasilitator dalam berbagai persoalan.
Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Maluku Said Assagaff berharap DPD BIAN Maluku tidak hanya berorientasi politik, ataupun dibentuk karena pesanan politik dan tidak hanya memperjuangkan kepentingan tertentu pula.
“Pada hakekat fungsinya sebagai mitra pemerintah dan berperan membentuk suatu sistem kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,”ujar Assagaff dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II setda Maluku Marice Lopulalan, pada pelantikan DPD BIAN Maluku dan DPC sembilan kabupaten dan kota, yang berlangsung di marina hotel, Ambon, Kamis (19/10).
Dijelaskan Assagaff, pelantikan ini merupakan wujud nyata komitmen warga negara dan organisasi kemasyarakatan untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya membantu pemerintah dalam pengawasan. Pengawasan terhadap barang/aset negara atau daerah, perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat berhasil dan berdaya guna oleh lembaga pengguna dan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap barang/aset.
“Dalam prakteknya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih ditemukan pengelolaan kekayaan negara, baik anggaran maupun aset belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan bersama,”ungkapnya.
Dengan demikian, kata Assagaff perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dan komprehensif untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan aset negara dan daerah, yang berkompetensi menyebabkan kerugian negara dan daerah.
“Kita harus membangun jejaring kerja sama untuk mencegah terjadinya kebocoran dan kerugian negara serta daerah. Oleh karena itu, selaku pemerintah pusat di daerah, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah serta mencegah terjadinya pungutan liar, korupsi kolusi dan nepotisme untuk menyelamatkan aset negara,” tandasnya.
Berdasarkan pantauan, kepengurusan DPD BIAN Maluku dan DPC 11 kabupaten/kota dilantik secara langsung ketua DPP BIAN Parlaungan Nasution. Freddy Tamaela dan Octovianus Tupan dipercayakan sebagai Ketua dan Sekretaris DPD BIAN Maluku, Sedangkan wakil ketua Alfaris Arloy dan Sam Habib Monny, Bendahara La Tarisa Lakumba dan David Passal. (MP-7)
