Langgur, Malukupost.com – Forum Majelis Latupati telah menjadi elemen koordinatif yang secara fungsional mendorong dan mempercepat akselerasi kebijakan publik, sekaligus pula aspirasi publik pada komunitas masyarakat adat di Maluku, hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Zeth Sahuburua dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja (Raker) Majelis Latupati Maluku Tahun 2017 Di Langgur, Senin (23/10)
Sahuburua katakan, Ide dasar yang membuat berbagai kebijakan di daerah ini akan benar-benar menjadi bagian dari strategi kebudayaan dalam rangka memperkuat partisipasi warga yang senantiasa mengedepankan peran-peran masyarakat sipil, terutama masyarakat adat dalam dinamika pembangunan daerah.
“Untuk itulah, saya memegang teguh untuk tetap berjalan beriringan, bergandengan tangan dengan segenap masyarakat adat Maluku, yang terwakilkan melalui Majelis Latupati Maluku untuk melakukan kerja-kerja nyata untuk membangun daerah dan mensejahterakan rakyat,” ujarnya.
Menurut Sahuburua, lazimnya dalam setiap perhelatan Rapat Kerja memiliki sejumlah agenda strategis, mulai dari konsolidasi internal, merancang program-program kerja untuk periode waktu tertentu, sinkronisasi eksternal dengan institusi terkait, tetapi juga akan banyak membahas problematika dan tantangan riil yang dihadapi, baik secara organisasi maupun keanggotaannya.
“Dari beberapa point tersebut, ditemukan isu-isu krusial yang berkorelasi langsung dengan eksistensi kerja sehari-hari Upu Latu dan Ina Latu sekalian. Hal itu menjadi sangat tepat untuk dibicarakan lebih mendalam lagi melalui moment Raker kali ini,” ungkapnya.
Dijelaskan Sahuburua, langkah strategis Presiden Joko Widodo lewat kebijakan pemberian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang besar dan sangat signifikan semata-mata didasarkan pada keinginan kuat pemerintah menggerakkan laju pembangunan secara bottom-up. Program Nawacita yang mengedepankan pembangunan dari pinggiran yaitu dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI, merupakan wujud keinginan yang kuat pemerintah mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa ke level yang lebih baik.
“Saya menaruh harapan besar bahwa para Upu Latu dan Ina Latu di seluruh Maluku dapat memanfaatkan sebaik-baiknya pengalokasian dana-dana tersebut,” tandasnya.
Sahuburua katakan, sejalan dengan distribusi anggaran yang besar ke desa, terindikasi terjadinya tindak pidana korupsi yang makin marak dan berbahaya yakni kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Bila kita simak ke belakang, banyak sekali kasus-kasus OTT yang dirilis media sosial dan menjadi viral. Sejumlah kepala desa telah ditangkap dan dipenjara karena euforia Dana Desa yang tidak didukung pengetahuan memadai tentang bagaimana mengelola Dana Desa secara benar,” bebernya.
Sahuburua menambahkan, Dana Desa yang spektakuler tersebut memiliki dua sisi kontradiktif. Ketika dikelola secara benar akan memberi Barokah, tetapi bila disalah gunakan akan menjadi Malapetaka.
“Para Upu Latu dan Ina Latu harus cermat dan teliti bekerja, terus tingkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM jajaran perangkat desa agar lebih memahami tata kelola keuangan desa,” katanya.
Sahubura berharap, harus dipikirkan bagaimana matang-matang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga masing-masing desa/negeri/ohoi akan mampu bersaing, memiliki nilai tambah, punya produk unggulan bernilai ekonomis tinggi untuk dijual kemana-mana.
“Itulah yang dinamakan Desa Mandiri dan Produktif,” pungkasnya.
Pembukaan Raker tersebut ditandai dengan Penabuhan Tifa oleh Wagub Sahuburua, yang disaksikan oleh Sultan Sepuh ke-14 Kesultanan Cirebon, Bupati Malra, Wakil Bupati Malra, Wakil Walikota Tual, Latupati se-Maluku dan sejumlah tamu dan undangan lainnya. (MP-11)
