Langgur, Malukupost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) menggelar Forum Gabungan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Pra Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2019, yang dipusatkan di Ballroom Hotel Grand Vilia Langgur, Senin (19/3).
Penjabat Bupati Malra, Semy Risambessy, dalam sambutannya mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan daerah untuk melaksanakan Forum Gabungan dan atau Forum Lintas Perangkat Daerah, sebagai wadah penampungan serta penjaringan aspirasi masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
“Maksud dari pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah adalah untuk membahas RKPD, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang di tingkat kecamatan,”katanya.
“Paradigma perencanaan pembangunan saat ini, juga menekankan pelaksanaan pembangunan berbasis program prioritas, yang dikenal dengan money follow priority program. Hal ini bermakna porsi anggaran kepada Perangkat Daerah tidak lagi berdasarkan fungsi, melainkan berdasarkan program prioritas yang ditetapkan oleh Bupati, melalui pertimbangan isu-isu strategis yang ada di daerah. Prioritas dan program prioritas daerah yang ditetapkan, akan mendorong peningkatan dari sisi penganggaran, sepanjang memiliki daya ungkit bagi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,”katanya lagi.
Menurut Risambessy, pengalokasian anggaran untuk Tahun 2019, anggaran daerah yang diperoleh dari dana perimbangan, pendapatan asli daerah serta pendapatan lainnya, telah diatur pengalokasiannya secara ketat melalui regulasi nasional dengan pembagian : 20% untuk pendidikan, 25% untuk infrastruktur, sehingga kapasitas keuangan untuk pembiayaan urusan lainnya hanya tersisa kurang lebih 45%.
“Untuk mengefektifkan pemanfaatan anggaran tersebut, diperlukan klasifikasi isu strategis pembangunan Malra pada tahun 2019 yang meliputi : tingkat kemiskinan yang masih harus ditekan, pelayanan dasar yang perlu untuk ditingkatkan akses dan kualitasnya, infrastruktur dasar, aksesibilitas dan konektivitas, pengelolaan lingkungan, kualitas sumberdaya manusia serta ketentraman dan ketertiban masyarakat,”ujarnya.
Dijelaskan Risambessy, dari tema tersebut ditetapkan juga 12 Prioritas Utama Pembangunan Daerah yakni : penanggulangan kemiskinan; peningkatan infrastruktur dan konektivitas; peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan; peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan; peningkatan produktivitas perikanan; pengelolaan pariwisata; reformasi birokrasi; penguatan pangan lokal; perluasan kesempatan berusaha; penataan ruang; pengelolaan lingkungan hidup; demokrasi, keteteraman dan lingkungan hidup.
“Melalui penetapan tema dan prioritas daerah ini, maka fokus pembangunan Malra di Tahun 2019 nanti adalah Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui pemberdayaan dan pendampingan dari tingkat ohoi, dengan dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai,”ungkapnya.
Diungkapkan Risambessy, komitmen Pemda dalam melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh kecamatan dan ohoi, selain sebagai upaya menangani permasalahan yang ada, juga merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan target makro pembangunan daerah yang menjadi gambaran akan kinerja pelaksanaan pembangunan.
“Capaian dan target makro pembangunan daerah yakni : capaian IPM pada Tahun 2016 sebesar 64,20%, ditargetkan meningkat menjadi 66,10% pada Tahun 2019; selanjutnya pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 6,00% s.d 6,25%; dan angka kemiskinan dari presentase 24,81% di tahun 2016, ditargetkan turun menjadi 21,18% pada tahun 2019,”katanya.
Risambessy katakan, perencanaan Tahun 2019 yang dilakukan tahun ini akan dilaksanakan dengan dukungan SIMDA Perencanaan yang dikembangkan oleh BPKP Republik Indonesia.
“Yang mana dengan dengan penerapan SIMDA dimaksud, perencanaan kita akan lebih terintegrasi dan tersinergi dengan perencanaan provinsi maupun nasional,”tandasnya.
Risambessy menambahkan, pelaksanaan forum ini juga merupakan salah satu tahapan penting dalam agenda perencanaan pembangunan daerah. Karena pada forum inilah, aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan diharmonisasikan secara langsung dengan rancangan kerja perangkat daerah.
“saya berharap, forum ini menjadi satu forum yang terbuka, dimana setiap informasi, kebutuhan maupun persoalan yang ada di masyarakat sehubungan rencana pembangunan daerah dapat dibahas secara baik, mendetail dan sedapat mungkin dapat melahirkan rekomendasi yang berguna baik bagi penanganan persoalan masyarakat, maupun untuk kemajuan daerah kedepan,” pungkasnya. (MP-11)
